Belakangan ini, media massa sibuk menibani kita dengan beragam berita baru, sehingga seolah kasus lama hilang tertelan bumi. Kasus Century, Gedung DPR baru, Antasari, seperti hilang tertelan berita tentang terorisme yang selalu marak “tepat” pada waktunya. Sementara ada pihak yang merasa media massa berpihak dan main mata dengan kepentingan lain, bahkan curhat dimana-mana karena isunya hanya masuk koran, tidak masuk televisi.

Baik, mari kita telusuri datanya dari internet. 9 Desember 2009, Universitas Padjajaran pernah mengundang Anett Keller, untuk berbicara mengenai independensi media, karena ia pernah melakukan penelitiannya. Ia adalah seorang wartawan berkebangsaan Jerman dan sempat menerima beasiswa di Universitas Gadjah Mada. Saat ini ia bekerja sebagai Koresponden Surat Kabar The Asia Pacific Times dan lulusan S2 bidang jurnalistik dan ilmu politik di Leipzig (Jerman).

Anett melakukan penelitian tentang otonomi redaksi empat media cetak Indonesia, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika. Hasil penelitian tersebut kemudian dibukukan olehnya yang bertajuk Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika. Buku tersebut, jelas Annet, merupakan riset lapangan untuk gelar masternya di bidang ilmu jurnalistik di Universitas Leipzig, Jerman.

Dalam melakukan penelitiannya, hanya dua pemilik media yang berhasil diwawancara, yaitu Republika dan Kompas. Sementara pemilik Media Indonesia tidak bersedia diwawancara. Koran Tempo sendiri mengaku tidak memiliki pemilik saham media mayoritas.

Berikut beberapa temuan Anett Keller yang menarik:

Ternyata, sistem kepemilikan dan struktur redaksional dalam perusahaan media berpengaruh pada tingkat otonomi redaksi dan isi berita. Hasil penelitian Keller menunjukan bahwa wartawan yang bekerja pada surat kabar yang pemiliknya tidak punya latar belakang jurnalisme menerima intervensi yang dominan dari para pemilik modal. Media massa yang dinilai paling independen adalah surat kabar yang tidak memiliki pemilik saham mayoritas.

Walau sudah berkali-kali bertanya, Anett tak berhasil memperoleh angka pasti kepemilikan saham dari Jakob Oetama. Yang pasti, saham terbesar Kompas dimiliki oleh Jakob Oetama dan keluarga PK Ojong.

Republika, setelah 1993, kepemilikan saham 51 persen Republika ada di tangan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada 2000 Erick Thohir dari grup Mahaka membeli saham mayoritas (35,37 persen).

Sementara itu, saham grup Media Indonesia dimiliki 100 persen oleh Surya Paloh. Tidak hanya surat kabar Media Indonesia yang ada dalam grup ini, stasiun televisi Metro TV dan dua koran lokal termasuk di dalamnya.

Koran Tempo kontras dibandingkan dengan tiga media massa lain. Saat penelitian ini berlangsung, saham perusahaan Tempo dimiliki PT Grafiti Pers (21 persen), Yayasan Jaya Raya (25 persen), Yayasan 21 Juni 1994 (25 persen), dan Yayasan Karyawan (12 persen), serta 17 persen saham sisanya dipasarkan di bursa.

Media Indonesia menempatkan salah seorang staff non-redaksional saat berlangsungnya rapat redaksi. Sedangkan wartawan Republikadiperkenankan untuk menerima iklan dari klien lalu mendapatkan presentase hasil iklan. Walaupun pernyataan itu tidak sesuai dengan pernyataan Erick Tohir.

Koran Tempo menurut Anett Keller dinilai sebagai media yang memiliki otonomi redaksi dan isi berita paling independen. Hal ini karena tidak adanya pemilik modal yang dominan yang menguasai Koran Tempo.

Kompas, menurut Anett Keller, lebih suka bermain aman. Ia menyebut Kompas mengadopsi gaya “Jurnalisme Kepiting” yang berjalan maju namun mundur kembali. Di Kompas, divisi redaksi dan marketing berada di tempat terpisah dan tidak saling mengenal.

Sebelumnya, 28 Agustus 2009, dalam diskusi bukunya Anett bersama para petinggi media massa, para petinggi media massa tersebut memberi tanggapan, seperti yang ditulis Kompas:

Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun mengatakan, Kompas saat ini lebih rumit menghadapi somasi daripada menghadapi Soeharto. Kejadian ini, lanjutnya, bisa terjadi karena demokrasi belum tumbuh menjadi budaya. “Sebagai pilar keempat oke. Namun, yang terjadi ini mau dimatikan melalui somasi, gugatan. Demokrasi baru teknis saja,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rikard menuturkan, bagi pemilik media yang mempunyai latar belakang media maka pemikirannya adalah good journalism, kredibel, sirkulasi, dan iklan. “Tapi kalau yang punya media berlatar belakang bisnis-ekonomi maka logika terbalik. Yang dipikirkan terlebih dahulu adalah apakah ada iklannya atau tidak. Ini mengancam independensi,” tegasnya. Ke depan, Metta mengatakan bahwa persoalan independensi ini menjadi tantangan besar.

Menurut Metta Dharmasaputra, Redaktur Koran Tempo, saat ini kekuatan modal tidak bisa dihindari. Independensi media menjadi taruhannya. “Indepensi bukan soal keberanian. Tapi setelah era reformasi keberanian tidak cukup. Saat ini independensi terkait juga dengan hitung-hitung uang,” kata Metta.

Kemudian ia mengungkap kasus gugatan Tommy Winata ke Tempo. Saat itu Goenawan Muhammad, Pendiri Majalah Tempo, mengumpulkan semua redaksi dan wartawan. “Kesimpulannya, lawan! Tapi, biayanya tetap dihitung. Independensi harus dihitung dari rupiah ke rupiah. Independensi bukan soal ideologi, tapi juga modal,” ia menjelaskan.

Apakah media menjadi corong pemilik modal atau bisa tetap independen di atas pemilik modal?

Sayang belum (ketemu) ada laporan tentang independensi media elektronik, khususnya televisi. Bagaimana sebenarnya kelakuan TvOne, Metro TV, RCTI, SCTV, dll? Beberapa waktu yang lalu TVOne pernah tersandung kasus narasumber palsu, lalu Metro TV, TVOne, dan RCTI yang menayangkan quick poll atau exit poll pada saat pemilu presiden 2009 yang lalu. Sementara kritik terhadap dua televisi, terutama Metro TV dan TVOne, yang dirasa sangat berpihak pada kepentingan tertentu sudah sering disuarakan berbagai pihak, di berbagai media.

Dikutip dari berbagai sumber. Dan masih banyak lagi sumber yang bisa dibaca. Gambar: Via http://overthebridgeni.wordpress.com

Komentar Anda?


Gabung Melekmedia!