10 January, 2017 

Privasi adalah Persoalan Kedaulatan

Oleh: rahadian p. paramita
Tentang: , ,  –  Komentar Anda?

Privasi adalah persoalan kedaulatan

Perbincangan Edward Snowden dengan UChicago Institute of Politics (IOP) melalui pengaliran video di internet, memunculkan kredo penting tentang isu privasi. Snowden berkata, privasi bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Tetapi sesuatu yang harus dilindungi.

Perbincangan yang terekam penuh di situs berbagi video YouTube itu menghadirkan pula Prof. Geoffry Stone, guru besar hukum di Universitas Chicago. Stone, adalah juga anggota tim penasehat presiden AS untuk urusan intelijen dan teknologi komunikasi (President’s Review Group on Intelligence and Communications Technologies).

Sabda Snowden—Sang Pembocor rahasia negara terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat itu—muncul saat ditanya oleh seorang mahasiswi Universitas Chicago. Si mahasiswi mempertanyakan, apa tanggapan Snowden terhadap warga AS yang seolah tak peduli dengan isu surveillance, dan privasi.

Keluarlah jawaban itu dari mulut Snowden. Ia tak mempermasalahkan warga yang apatis. Buatnya, apatisme itu justru muncul dari ketidaktahuan tentang apa itu privasi. Lebih lanjut, Snowden menggarisbawahi pentingnya privasi terkait dengan kebebasan berpikir dan berekspresi.

Bila menengok makna kata privasi yang disediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dijelaskan maknanya adalah “kebebasan, keleluasaan pribadi”. Adapun menurut Dictionary.com, privacy salah satunya berarti, “the state of being free from unwanted or undue intrusion or disturbance in one’s private life or affairs; freedom to be let alone”.

Namun pemaknaan privasi, seringkali berbelok kepada hal-hal privat yang tak boleh diketahui orang lain. Isu Perlindungan Data Pribadi salah satunya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri ini, dikeluarkan karena perlindungan terhadap data pribadi dinilai sudah mendesak. Sementara untuk menunggu terbitnya Undang-Undang, prosesnya masih lama. Pada saat yang sama, draft RUU Perlindungan Data Pribadi sedang terus digodok dan diharapkan masuk program legislasi nasional pada 2017.

Definisi data pribadi dan prinsip yang ada dalam permen ini, akan diselaraskan dengan RUU tersebut. Sayangnya, permen ini hanya mengatur data pribadi pada sistem elektronik. Di sinilah muncul kata privasi. Data pribadi disebut “wajib dihormati sebagai privasi”.

Data pribadi yang bersifat rahasia memerlukan persetujuan pemiliknya jika hendak digunakan. Misalnya bila mau membuka data rekening nasabah di bank. Penyelenggara sistem harus disertifikasi kelaikannya dan punya itikad baik. Jika terjadi kebocoran, penyelenggara atau pengguna data harus memberitahu pemilik data secara tertulis dan menanggulanginya.

Penyelenggara pun harus mempunyai aturan internal dan bertanggungjawab atas data pribadi, memberikan kemudahan akses dan menjaga keutuhan serta akurasinya. Pasalnya, dalam sistem elektronik ada proses; mulai dari memeroleh, mengumpulkan, analisis, hingga penyimpanan. Karena itu perlindungan data pribadi diperlukan.

Ini hanya sekadar contoh, bagaimana privasi masih dimaknai terbatas pada hal-hal yang bersifat rahasia. Bila dikembalikan pada pemaknaan yang ditawarkan Snowden, jadi terkesan lugu dan sempit. Menurut Snowden, privasi jauh lebih besar daripada data pribadi yang dianggap rahasia.

Jalan panjang menuju kebebasan

Bila menggunakan pemaknaan versi kamus pun, istilah privasi sudah menawarkan sesuatu yang lebih kompleks. Kebebasan. Kata itu, sedemikian sakralnya, karena telah jadi perdebatan sejak negara ini didirikan.

Adalah Maria Ulfah yang mempertanyakan tidak dicantumkannya hak asasi manusia—termasuk hak dasar warga negara— dalam naskah UUD. Perempuan Indonesia pertama peraih gelar sarjana hukum itu, merupakan anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Gugatan pemilik nama lengkap Raden Ayu Maria Ulfah itu bersambut. Anggota BPUPKI lalu berdebat mengenai penting tidaknya Hak Asasi Manusia dijadikan salah satu nilai dalam konstitusi negara baru Indonesia. Sebagian menyambut usulan Maria Ulfah, sebagian lainnya menolak.

Soepomo dan Soekarno berada di kubu yang menolak. Sedangkan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin berada di seberangnya. Mereka setuju dimasukkannya jaminan hak dasar rakyat, terutama hak untuk berserikat, berkumpul, menggelar rapat, dan menyatakan pendapat, ke dalam naskah UUD sebagai konstitusi.

Pertanyaan penting Maria, tak muncul dengan tiba-tiba. Ia merespons gagasan Soepomo tentang paham negara integralistik. Dalam pidatonya di BPUPKI pada 31 Mei 1945, Soepomo mengajukan tiga bentuk negara. Salah satunya negara integralistik yang mengagungkan peran negara sebagai entitas tunggal pemangku kekuasaan.

Tak heran bila Soepomo kontra, dan menuding konsep HAM berasal dari barat yang berfaham individualistik, tak kompatibel dengan ide integralistik. Bagi Soepomo, integralistik berarti negara tidak menjamin kepentingan individu; bukan pula golongan tertentu; melainkan menjamin kepentingan seluruh masyarakat sebagai satu kesatuan yang integral.

Patut dicatat, saat itu adalah masa pertempuran ideologi antara komunisme, fasisme, dan demokrasi. Para pendiri bangsa Indonesia, tak kalis dari beragam pemikiran yang bertempur hebat kala itu. Pertempuran, yang diklaim Francis Fukuyama, akhirnya dimenangi demokrasi.

Toh akhirnya kompromi bisa didapat. Hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, menggelar rapat, dan menyatakan pendapat, dilindungi UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 itu aslinya berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Inilah pintu masuk kebebasan di Indonesia. Meski demikian, bunyi pasal yang asli itu tak memberi jaminan yang tegas, karena masih mensyaratkan hadirnya Undang-Undang lain. Lalu pasca-reformasi, bunyi pasal tersebut diamandemen.

Perubahan Kedua UUD 1945 itu memberi jaminan konstitusional yang tegas dalam Pasal 28E ayat (3), dengan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kata setiap orang menyiratkan bahwa bukan hanya warga negara Indonesia yang dilindungi, tetapi termasuk orang asing yang berada di Indonesia. Konstitusi menjamin kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression).

Larangan untuk berpikir kritis, maka, sebuah bentuk pelanggaran privasi. Kemerdekaan berpikir bukan saja sebuah bentuk privasi mendasar, tetapi juga merupakan cara manusia memanusiakan dirinya. Tanpa kesadaran kritis, manusia tak beda seperti kerbau yang dicocok hidungnya.

Pada masa Orde Baru, privasi nyaris tak ada. Indoktrinasi merajalela, hingga ke ruang-ruang privat yang mungkin tak terjangkau imajinasi Snowden. Pendidikan menjadi alat legitimasi penguasa, dengan mendandani sejarah, misalnya. Perilaku diatur sedemikian rupa, sehingga siapapun yang tak segaris dengan penguasa, bisa diberangus.

Bagi yang merasakan hidup di masa itu, mungkin pernah mengenal istilah Waskat, atau Pengawasan Melekat. Metode pengawasan ini diatur dalam Instruksi Presiden ?1/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Waskat dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bayangkan bila metode serupa ini, diterapkan tak hanya di dalam birokrasi, tetapi di ranah publik. Ketua RT, bahkan tetangga sendiri, bak agen rahasia yang setiap saat memantau lingkungannya. Bila ada yang dinilai subversif, tak butuh waktu lama terendus aparat keamanan.

Tak memahami filosofi kebebasan di negeri sendiri, membuat warga negara tak mampu menghargainya, namun rajin beraksi atas namanya. “Take for granted”. Tidak menganggap atau tidak menghargai nilai dari suatu hal karena dianggap sudah sangat biasa terjadi.

Bila kita berharap masyarakat menghargai privasi sebagai sebuah bentuk kebebasan, bagaimana mungkin tanpa memahami debat yang melahirkan gagasan kebebasan itu?

Sidang Resmi Pertama “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI).

Sidang Resmi Pertama “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI). (Arsip Nasional Republik Indonesia)

Privasi dan penegakan kedaulatan

Tanpa kebebasan, tak ada kedaulatan. Tanpa kebebasan, setiap orang tak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan untuk berpikir dan menyatakan apa yang dipikirkannya. Maka, mustahil mencapai kedaulatan atas dirinya sendiri.

Privasi, bukan hanya tentang nomor rekening bank, atau kode kartu kredit untuk belanja daring. Bukan pula sekadar riwayat kesehatan, akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Pun hal-hal yang divonis sebagai rahasia pribadi.

Mengutip lagi Snowden, isu privasi bukan sekadar ihwal surveillance atau pengawasan melekat yang dilakukan negara maupun lembaga privat. Pelanggaran privasi bukan cuma soal satu pihak yang berusaha mengintip data pribadi orang lain.

Lebih dari itu, privasi erat hubungannya dengan hak. Jadi, ia berargumen, yang apatis terhadap privasi karena merasa tak punya sesuatu yang perlu disembunyikan dari publik, sejatinya tak paham apa itu privasi.

Privasi menjamin seseorang untuk bebas berpikir, menyatakan pikirannya, dan menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Tentu saja, tanpa melanggar norma dan aturan hukum positif yang berlaku. Setiap pelanggaran, akan membawa konsekuensi tersendiri.

Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, tak bermanfaat tanpa kehadiran privasi. Bagaimana mungkin bisa berekspresi, bila apa yang boleh diekspresikan ditentukan oleh negara. Baik melalui larangan terbuka, maupun secara diam-diam—kondisi yang lazim semasa Orde Baru.

“Mengatakan tak butuh privasi karena tak punya hal penting yang perlu disembunyikan, sama saja dengan menyatakan tak butuh kebebasan berekspresi karena tak punya hal penting untuk disampaikan,” demikian Edward Snowden.

Inilah kenapa privasi berkelindan dengan kedaulatan. Kedaulatan, di tingkat negara berarti mempunyai kekuasaan tertinggi. Di tingkat individu, berarti punya kendali atas dirinya sendiri; atas hal-hal yang berdampak hanya pada dirinya sendiri.

Semisal dalam urusan beragama. Konstitusi telah menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agamanya. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia bisa dilihat pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, UUD versi amandemen.

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pada ayat selanjutnya, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Lalu Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, mengakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, pun menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Kedaulatan individu untuk memeluk agama, tak bisa diintervensi oleh negara. Tak ada satu entitaspun yang boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan, kepada seseorang. Mempraktikkan hal itu, sama dengan melanggar konstitusi. Meski, hak itu bukan tanpa batasan.

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang.

Bila kembali ditarik ke urusan negara, privasi juga bisa dilihat sebagai modal menegakkan kedaulatan. Negara berdaulat, tentu tak mudah didikte oleh kepentingan pihak manapun dari luar negara. Negara berdaulat, tentu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Namun sebuah negara tidak bisa seenaknya sendiri, mengabaikan negara-negara lain di sekitarnya. Hubungan antarnegara, suka atau tidak suka, pada akhirnya harus dilandasi saling menghormati kedaulatan masing-masing. Intervensi suatu negara ke negara lain, bisa memicu sengketa.

Kondisi ini yang membuat aksi Snowden mencuri lebih dari 1,7 juta berkas intelijen—dan membocorkannya kepada media—menjadi penting. Isu privasi, bukan sekadar persoalan individu. Isu privasi, juga melintasi batas-batas kedaulatan negara.

Snowden tak hanya memeringatkan warga bahwa pemerintah telah memata-matai warganya sendiri secara berlebihan. Bocoran Snowden juga membuktikan, negara adikuasa bersama kroninya bersekongkol memata-matai negara lain, termasuk Indonesia.

Dokumen itu menyatakan, agen rahasia Australia dan Amerika Serikat bekerja sama menyadap komunikasi pejabat Indonesia dengan firma hukum di AS seputar sengketa dagang Indonesia-AS.

“Bagaimana sengketa perdagangan Indonesia dan Amerika soal udang bisa berdampak langsung atau tidak langsung bagi keamanan Australia? Mereka bisa (melakukan itu) tetapi bukan berarti mereka harus (menyadap),” tanggapan Menteri Luar Negeri RI saat itu, Marty Natalegawa.

“Kita harus saling mendengar, bukan menguping. Tapi ini yang kita lihat: negara tetangga akrab kita memilih untuk menguping,” sindirnya, seperti dikutip BBC Indonesia, Senin (17/2/2014).

Snowden benar, isu privasi tak sedangkal menyembunyikan data pribadi. Isu privasi dan pengawasan tak berhenti pada berita diretasnya akun-akun di panggung (platform) media sosial. Seriusnya pelanggaran terhadap privasi, membuatnya rela menjadi buronan nomor satu pemerintah AS.

Bila setuju bahwa privasi adalah sebuah wujud kebebasan dan kedaulatan, maka ia memang bukan hal yang perlu disembunyikan. Ia harus dilindungi, bahkan dipertahankan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama umat manusia di muka bumi.

*Dimuat ulang dari sini.

Komentar Anda?


Gabung Melekmedia!