8 January, 2014 

Frekuensi, Milik Publik Apanya?

Oleh: Melekmedia
Tentang: ,  –  Komentar Anda?

Pro kontra soal tayangan di televisi, adalah hal lumrah. Penonton boleh suka atau tidak suka dengan sebuah acara. Tapi bolehkah sekelompok orang menuntut sebuah acara tidak ditayangkan lagi di televisi? Beberapa kalangan yang tak suka dengan sebuah tayangan, memutuskan untuk membuat pernyataan penolakan, bahkan membuat petisi agar tayangan itu dihentikan. Pihak yang lain menganggap tuntutan itu berlebihan. Kalau Anda tak suka tayangan itu, mungkin Anda bukan khalayak yang menjadi sasarannya.

Mari melihatnya dari hal yang paling mendasar, kita mulai dengan frekuensi dan penyiaran. Kenapa harus memulai dari situ, supaya argumen kita valid. Karena sebuah acara televisi yang disiarkan dengan frekuensi tertentu, terikat dengan aturan hukum tentangnya. Apalagi siaran yang menggunakan frekuensi publik. Dalam hal ini adalah UU Penyiaran No. 32/2002.

Dalam aturan itu disebutkan, “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Kata penyiaran dalam kutipan pasal 1 (2) di atas, juga dijelaskan lagi ke dalam dua bentuk, penyiaran radio dan televisi. Mari kita lihat yang bagian televisi saja (Pasal 1 (4)): “Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

Nah. Frekuensi yang digunakan oleh siaran televisi, adalah ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Karena itu pula, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 6 ayat 2). Karena itulah perlu ada izin penyiaran. Televisi yang memiliki izin penyiaran, sudah sepantasnya tunduk pada aturan yang mengikat para pengguna frekuensi ini.

Lagipula, ada prinsip keterbukaan akses, partisipasi, serta perlindungan dan kontrol publik dalam prinsip penyiaran di Indonesia. Dinyatakan dalam dokumen Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa prinsip ini membuka peluang akses bagi setiap warga negara untuk menggunakan dan mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Undang-undang memberi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyiaran, seperti mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi di lembaga penyiaran serta mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan untuk mengawasi dan melindungi publik dari isi siaran yang merugikan mereka.

Berdasarkan aturan-aturan inilah kita bisa menilai, mana konten yang layak dan tak layak, bukan berdasarkan selera pihak tertentu. Kecuali kita sama-sama tak setuju dengan aturan itu, mari kita usulkan untuk diganti saja. Atau, gunakan kewenangan Anda sebagai penonton, remote TV. Matikan saja tivinya, cari alternatif lain untuk berkegiatan.

Komentar Anda?


Gabung Melekmedia!