Kendati menempati posisi istimewa dalam sejarah, film Darah dan Doa (1950) bukanlah karya terbaik Usmar Ismail. Menurutnya, Darah dan Doa tidak dibuat dengan perhitungan komersial apapun dan semata-mata hanya didorong idealisme.
Darah dan Doa mengisahkan perjalanan pulang pasukan TNI Divisi Siliwangi dari Yogyakarta ke Jawa Barat, setelah ibu kota sementara itu diserang dan diduduki Belanda. Cerita berpusat pada pemimpin rombongan, Kapten Sudarto (Del Juzar). Meskipun sudah beristeri, dalam perjalanan ia terlibat cinta dengan dua gadis.
Hari pertama pengambilan gambar Darah dan Doa itulah yang ditetapkan sebagai Hari Film Nasional oleh Dewan Film Nasional (DFN) dalam pertemuan organisasi-organisasi perfilman, 11 Oktober 1962. HFN kemudian disahkan sebagai peringatan nasional melalui Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1999, ditandatangani BJ Habibie pada 29 Maret 1999.
Pada 2013, film Darah dan Doa direstorasi di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada akhir tahun itu, bioskop layar tancap Kineforum Dewan Kesenian Jakarta menghadirkan kembali film hasil restorasi tersebut di Lapangan Futsal Monas. Momen itu menandai peluncuran hasil restorasi film Indonesia pertama yang dilakukan oleh orang Indonesia, dengan dana dari dalam negeri.
Tanggal 30 Maret, sebetulnya bukan pilihan pertama. Tanggal 19 September juga pernah diusulkan, karena tanggal syuting peristiwa pertama Presiden Sukarno di lapangan Ikada (sekarang lapangan Monas). Peliputan rapat umum yang berlangsung sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI itu dianggap mengandung nilai kepahlawanan.
Karena situasi masih genting, rapat itu dijaga tentara Jepang. Keberanian juru kamera BFI (Berita Film Indonesia, yang lalu berubah nama menjadi PFN) merekam peristiwa bersejarah itu sangat berbahaya, sehingga patut menjadi tonggak untuk dikenang.
Butuh waktu panjang sebelum 30 Maret diterima dan diperingati sebagai Hari Film Nasional (HFN). Pegiat perfilman komunis pada 1964 juga pernah mengusulkan 19 Mei sebagai HFN. Dasarnya tanggal pendirian PAPFIAS (Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat).
Aksi itu berhasil menghentikan pemutaran film-film AS di seluruh Indonesia, bahkan kemudian semua film dari negara Barat yang dianggap “antek” AS. Sebagai pengganti mereka memasukkan film-film dari Rusia, RRT, dan negara-negara sosialis lain. Tapi usul terakhir ini menguap begitu saja setelah peristiwa 30 September.
Barulah pada 1980-an, ketika situasi politik dan kondisi perfilman telah stabil, gagasan mengenai HFN diangkat lagi. DFN, kelompok pemikir Menteri Penerangan, kembali mewacanakan 30 Maret sebagai HFN untuk dijadikan keputusan bersama. Tapi usaha itu tersendat lagi, karena PFN mengusulkan 19 September dan 6 Oktober.
Tanggal 6 Oktober merupakan tanggal penyerahan perusahaan Nippon Eiga Sha oleh penguasa Jepang kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi BFI dan PFN. Usulan ini langsung ditolak, karena tidak mengandung idealisme atau nilai perjuangan. Jadi kembali tinggal dua usulan: 30 Maret dan 19 September. Untuk menghindari konflik, pemerintah kembali memetieskan persoalan tersebut.
Pada awal 1990 DFN memutuskan menjaring pendapat soal HFN. Anggota DFN, Soemardjono, ditunjuk memimpin pertemuan sejumlah orang yang pernah terlibat dalam sejarah film di gedung Badan Sensor Film (BSF).
Pelbagai pendapat dikemukan peserta pertemuan dan secara umum tetap menganggap kedua tanggal yang diusulkan mempunyai kekuatan masing-masing. Salah satunya, 19 September berkaitan dengan peristiwa revolusi, sebagaimana lazimnya hari-hari peringatan nasional.
Salah satu peserta pertemuan adalah Alwi Dahlan, yang pernah terlibat di perfilman pada 1950-an dan ketika itu sudah beberapa kali menjadi juri Festival Film Indonesia (FFI). Pendapatnya diterima peserta sidang karena dianggap berhasil memberikan dasar pertimbangan yang tepat.
Menurutnya kedua tanggal itu penting, namun 19 September sebetulnya merupakan peristiwa jurnalistik. Sedangkan HFN yang perlu ditetapkan adalah untuk memperingati pembuatan film cerita.
Bukan yang pertama dalam skena perfilman Indonesia
Usmar Ismail–sebelumnya anggota staf pengarang Pusat Kebudayaaan Jakarta (1945-1945) dan Mayor TNI di Yogyakarta (1945-1949)–memulai karier di bidang film untuk South Pacific Film Corporation sejak 1949. Setelah membantu Andjar Asmara menyutradari Gadis Desa, Usmar menyutradarai dua film dari cerita dan skenarionya sendiri, Harta Karun dan Tjitra.
Tapi ia merasa gerah karena mesti mengakomodir banyak “pesanan” dari produser. Bersama beberapa teman seniman ia mendirikan Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia). Dengan modal pesangon dari dinas ketentaraan, ia kemudian membuat The Long March, yang lebih populer dengan judul Darah dan Doa. Film yang kemudian diakui sebagai film pertamanya.
30 Maret 1950, bermodal kamera Akeley berumur puluhan tahun, rombongan produksi Darah dan Doa berangkat ke Purwakarta dengan menyewa opelet rongsokan untuk memulai syuting. Selain Usmar, hanya Max Tera (juru kamera) yang memiliki pengalaman di film. Semua pemain pendatang baru yang direkrut melalui iklan surat kabar dan mendapat latihan-latihan dasar selama beberapa minggu.
“Pergi syuting dengan tiada cukup uang, pada galibnya pastilah akan mengakibatkan malapetaka,” kenang Usmar. Tiap malam ia mengetik skenario buat esok harinya berdasarkan cerita Sitor Situmorang yang hanya beberapa lembar. Untuk mengirit, semua orang terpaksa merangkap jabatan.
Ia sendiri, “Selain produser, sutradara, penulis skenario, seringkali harus menjadi sopir, kuli angkut, make up man, pencatat skrip, dan asisten diri sendiri.” Toh uang dengan cepat habis dan utang menumpuk. Untunglah seorang pemilik bioskop di Jakarta, yang disebut Usmar sebagai Saudara Tong, berani mengijon dan memberi uang muka untuk menyelesaikan film tersebut.
Lebih jauh dia mengakui, film Darah dan Doa terlalu banyak maunya, berhasrat menampilkan seluruh kejadian besar yang berlangsung dalam Revolusi Indonesia akibat semangatnya yang meluap-luap. Ia juga mengaku masih sangat banyak kekurangan teknis, termasuk dalam penyusunan cerita dan penyutradaraan, karena minimnya pengetahuan dan pengalaman.
Usmar Ismail, sebenarnya bukan orang Indonesia pertama yang membuat film. Nama orang Indonesia yang pertama kali muncul sebagai sutradara film adalah Bachtiar Effendy. Melawan kehendak orangtua yang menginginkannya menjadi sarjana hukum, ia bergabung dengan Tan’s Film milik Tan Koen Yauw sebagai pekerja kasar, sebagai pembantu bagian dekor.
Ketika Tan’s Film mulai membuat film bersuara, Njai Dasima (1932), Bachtiar dipercaya menjadi sutradara sekaligus penulis skenario. Tapi sesudah itu ia beralih ke dunia pers, memimpin majalah Doenia Film.
Mulai 1936, ia masuk kelompok Sandiwara Dardanella, mendirikan Bollero, menetap di Malaka, dan bekerja untuk Christy Film, Singapura. Kembali ke Indonesia pada 1950 ia menyutradarai tiga film untuk PFN (Perusahaan Film Negara), lantas menjadi Atase Pers Kedubes RI di Italia, sampai kemudian bergabung dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).
Setelah itu beberapa pribumi lain tampil menjadi sutradara. Pada 1950 Ratna Asmara menjadi sutradara perempuan pertama lewat film Sedap Malam. Istri wartawan dan sutradara teater/film Andjar Asmara itu dipercaya membuat film pertama Perseroan Artis Indonesia (Persari) yang baru didirikan Djamaludin Malik.
Sebelumnya ia aktris teater yang juga membintangi sejumlah film. Sepuluh tahun kemudian barulah Sofia WD, yang juga seorang aktris, menjadi sutradara Badai Selatan (1960), bertandem dengan penata kamera Liauw Kuan Hien.
Film itu menjadi film Indonesia pertama yang terpilih masuk official selection Berlin International Film Festival 1962. Prestasi yang baru bisa disamai Postcards from the Zoo (Edwin) pada 2011 atau hampir setengah abad kemudian.
Namun demikian, Usmar Ismal adalah salah satu pilar perfilman Indonesia. Sebagai pendiri Perfini–bersama Persari yang didirikan Djamaludin Malik–dikenal sebagai dua pilar besar perfilman Indonesia. Keduanya penggagas Festival Film Indonesia (FFI) dan berkolaborasi memproduksi Lewat Djam Malam (1954) agar film Indonesia bisa menang di Festival Film Asia.
Bedanya, Perfini cuma bermodal idealisme, sedangkan Persari lebih makmur dan glamor. Perfini cuma memiliki satu mobil, milik Usmar. Bahkan setelah beberapa tahun berproduksi, setiap kali syuting Perfini hanya menggunakan tiga mobil. Pemain perempuan naik mobil Usmar, pemain laki-laki naik pick-up sewaan, dan para kru naik truk.
Adapun Djamal yang tinggal di Menteng memperlakukan pemain-pemain utama Persari laiknya bintang Hollywood; membelikan mobil dan menalangi pembelian rumah di Kebayoran Baru, Jakarta.
Menelisik kelahiran film di Indonesia
Istilah “film nasional” sebelumnya pernah mengemuka pada 1903-1919, yang dalam beberapa kajian dianggap sebagai gerakan sinema. Setelah bentuk film diperkaya oleh Goerges Melies, di sejumlah negara muncul film dengan cerita-cerita unik dan khas dari berbagai tempat di dunia yang mengangkat lokalitas (psikologis, sosiologis, kultural, geografis, dan sebagainya).
Bahkan film cerita pertama dengan durasi lebih dari satu jam dibuat di Australia oleh Charles Tait pada periode tersebut, dengan judul The Story of the Kelly Gang (1906).
Namun film cerita mulai diproduksi di Indonesia pada 1926. Adalah L. Heuveldorp, produser dan sutradara dokumenter Belanda, yang memulai. Ia mengajak G. Krugers, ipar FAA Buse yang kelak menjadi raja bioskop di Pasundan, menjadi juru kamera. Di tangan Heuveldorp-Krugers yang sama-sama berpengalaman membuat film, persoalan teknis tidak menjadi masalah.
Di Batavia juga sudah ada laboratorium yang bisa melayani pencetakan film-film berita dan dokumenter. Sesudah terhambat beberapa waktu akhirnya biaya produksi didapat dari regent (Bupati) Bandung RAAHM Wiranatakusumah V, bangsawan kaya yang mencintai budaya Pasundan.
Film tanpa suara yang mereka produksi, Loetoeng Kasaroeng, dibintangi banyak pemain Indonesia, termasuk anak-anak Wiranatakusumah V. Pemutarannya terbilang sukses, antara lain diputar satu minggu di bioskop-bioskop Bandung, 31 Desember 1926 sampai dengan 6 Januari 1927. Tapi karena latar budaya dan ceritanya yang sangat kedaerahan, film itu tidak disukai penonton di daerah lain.
Loetong Kasaroeng menyajikan cerita asli Indonesia, sebuah legenda yang terkenal dari Jawa Barat. Antara lain berisi nasihat, jangan memandang sesuatu dari kulitnya. Ceritanya, Purbasari diejek karena punya kekasih seekor lutung bernama Guru Minda. Kakaknya, Purbararang, membanggakan kekasihnya, Indrajaya, yang manusia. Ternyata lutung itu titisan Dewi Sunan Ambu, dan jauh lebih tampan dari Indrajaya.
FIlm ini jauh dari menguntungkan. Untuk menutupi kerugian produksi, Heuveldorp pada tahun berikutnya mengupayakan kredit obligasi untuk membiayai pembuatan film Eulis Atjih (1927) atau Poetri Jang Tjantik Manis dari Bandoeng. Krugers dipercaya menjadi sutradara sekaligus juru kamera.
Ceritanya mengenai suami yang meninggalkan isteri dan anak untuk berfoya-foya. Si isteri, Eulis Atjih, dan anaknya hidup melarat. Di kemudian hari ia tetap menerima kembalinya (bekas) suami yang telah jatuh miskin.
Film cerita pertama berdurasi lebih dari satu jam dibuat di Australia, The Story of the Kelly Gang (1906)
Film yang pernah dibuat ulang dengan judul sama dengan cerita sedikit berbeda oleh sutradara Rd Ariffien pada 1954 ini sukses di pasar, termasuk Singapura. Hasil penjualan karcis cukup untuk membayar kembali kredit dengan bunga dan mengembalikan biaya produksi Loetong Kasaroeng. Tanggapan penonton Bandung sama seperti film terdahulu. Masih banyak kekurangan namun secara teknis tidak kalah dengan film impor.
Menjelang pemutaran di Surabaya, iklannya menyebutkan, “Lihat bagaimana bangsa Indonesia tjoekoep pinter maen dalam film, tida koerang dari lain matjem film Eropa atawa Amerika.” Dalam pemutaran di seluruh Jawa ditampilkan pergelaran keroncong pimpinan Kayoon. Surat kabar Pewarta Soerabaja menulis, “Publik Tionghoa khoesoesnja sangat menyoekai Kayoon. Pertunjukan musik ini amat menarik, apalagi ditambah pertunjukan film jang dimainkan oleh para pelakoe boemipoetra.”
Masih terus menjadi pertanyaan banyak peneliti film sampai sekarang, mengapa produksi film di Indonesia dimulai sangat terlambat. Korea yang baru menikmati bioskop Lumiere pada 1903 sudah membuat film pertamanya pada masa pendudukan Jepang, The Righteous Revenge (Uirijeok Guto, 1919).
Italia bahkan pada tahun yang sama dengan kedatangan bioskop di negara itu langsung memproduksi La presa (Filoteo Alberini, 1905). Begitu pula negara lain yang lebih dahulu mengenal bioskop. Rusia dan India yang kedatangan bioskop pada 1889 membuat film pertama relatif cepat, Stenka Razin (Vladimir Romashkov, 1908) dan Raja Harishchandra (Dadasaheb Phalke, 1913).
Kopi film Loetong Kasaroeng dan film-film Indonesia periode awal lain tidak pernah ditemukan. Penahbisannya sebagai film pertama hanya beradasarkan kliping sejumlah media terbitan 1926 yang masih tersimpan: De Locomotief edisi Seberang Lautan, Panorama no I, De Preanger Post, dan iklan di De Indische Telegraf.
Barangkali karena negerinya kecil–padahal film memerlukan banyak penonton buat mengembalikan modal–pemerintah Hindia Belanda yang sangat teliti mencatat segala kejadian di tanah jajahannya (Nusantara), tidak tampak berminat pada film.
Jangankan menyimpan kopi film cerita, mencatat data film yang pernah dibuat, nama dan jumlah bioskop, judul dan jumlah film, serta dari mana saja film itu didatangkan, tidak pernah dilakukan. Yang diperhatikan sebatas film berita dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintahan.
Diskursus mengenai kemungkinan ada film lain yang dibuat sebelum Loetoeng Kasaroeng masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dari berbagai dokumentasi kolonial kita mengetahui setidaknya sejak awal 1900 kamera film sudah banyak beredar di Hindia Belanda. Pada 1910, misalnya, dibuat beberapa film dokumenter agar warga Belanda di negeri asalnya dapat mengetahui keadaan daerah jajahannya.
Terbaru, Profesor Dafna Ruppin, dalam penelitian (2009-2010) mengenai budaya awal sinema di Hinda Belanda 1895-1920 yang diterbitkan dengan judul Komedi within Komedi: Moving Pictures and Intermedial Crossings in Turn-of-the-Century Colonial Indonesia (2015), menemukan iklan surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad yang mencamtukan pemutaran film Njai Dasima di The Royal Bioscope pada Juni 1906.
Di samping itu masih ada dokumentasi poster pertunjukan film pada 1889 yang menerakan satu film berjudul bahasa Melayu, tapi Ruppin masih meragukannya. Toh temuan dari iklan 1906 itu saja, jika ternyata benar, berarti sudah dua puluh tahun lebih cepat dari catatan sejarah resmi yang sampai sekarang menjadi rujukan.
Kemungkinan Njai Dasima yang diputar 1906 diproduksi di Hindia Belanda bersandar pada fakta bahwa karangan G. Francis (terbit 1896) tersebut merupakan khazanah lokal.
Cerita ditulis berdasarkan kisah nyata di sekitar Tangerang dan Batavia pada 1813-1820. Perawan Bogor nan cantik yang jadi istri simpanan pria Inggris tega meninggalkan anak dan suami yang kaya raya, hanya untuk menjadi istri muda Samiun. Ternyata ia malah disia-siakan, harta bawaannya dihabiskan berjudi oleh istri Saimun, dan kemudian dibunuh.
Sampai dengan 1950 setidaknya 125 film dibuat oleh sutradara-sutradara berkebangsaan Belanda, Tionghoa, dan kemudian juga Indonesia
Merujuk katalog situs filmindonesia.or.id, cerita yang kerap dimainkan dalam pentas lenong, dengan berbagai interpretasi dan pengembangan tersebut, ternyata juga paling banyak difilmkan. Lie Tek Swie, yang belajar cara bercerita film hanya dari pengalaman sebagai pegawai pemeriksa kopi film sebuah distributor, membuat tiga sekuel: Njai Dasima I (1929), Njai Dasima II (1930), dan Nancy Bikin Pembalesan (Njai Dasima III) (1930). Yang terakhir itu kelanjutan cerita yang tidak ada dalam buku.
Bachtiar Effendy juga pernah membuat Njai Dasima (1932). Dalam versi sedikit berbeda, ada Dasima (Tan Tjoei Hock, 1940), yang disebut moderne versie dari karya G. Francis, serta Samiun dan Dasima (Hasmanan, 1970), yang melakukan pendalaman psikologis tokoh-tokohnya sembari mempertontonkan banyak adegan erotis dan seks. Akibatnya, Misbach Jusa Biran minta namanya dihapus sebagai penulis skenario.
Sampai dengan 1950 setidaknya 125 film dibuat oleh sutradara-sutradara berkebangsaan Belanda, Tionghoa, dan kemudian juga Indonesia. Cerita rakyat Indonesia, sebagaimana cerita sastra peranakan Tionghoa yang populer kala itu, mendominasi film-film awal yang diproduksi di Hindia Belanda.
Ini menjelaskan siasat dagang –meminjam kata-kata Tan Koen Yauw–produser Tan’s Film, “Menarik perhatian penonton-penonton Boemipoetra dari klas moerah”.
Usmar Ismail mungkin bukan orang Indonesia yang pertama membuat film. Pun film Darah dan Doa bukanlah film pertama Indonesia. Meski demikian, anggota Dewan Film Nasional, Misbach Yusa Biran, beralasan film itu mencerminkan kesadaran nasional dan mengisyaratkan lahirnya sejarah film Indonesia.
Pengakuan terhadap Darah dan Doa, tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, yang menetapkan film ini sebagai film Indonesia pertama. Alasannya, disutradarai oleh orang Indonesia asli, diproduksi oleh perusahaan film Indonesia, dan diambil gambarnya di Indonesia.
“Biarpun film yang pertama dibuat di Indonesia tidak dilakukan oleh Usmar Ismail, dan biarpun sebelumnya Almarhum Andjar Asmara telah berjuang untuk melekatkan istilah Indonesia pada film-film berbahasa Melayu yang dibuat di Indonesia yang kala itu disebut Hindia Belanda, tetapi baru Usmarlah orang pertama yang mengaitkan film yang ia buat dengan peristiwa nasional yang menyangkut nasib seluruh bangsa Indonesia,” Asrul Sani menulis.
“Biarpun film Indonesia dalam pengertian film yang dibuat berdasarkan cerita Indonesia dan waktu punya suara sudah berbahasa Indonesia, bagi saya film ‘nasional’ yang pertama adalah film Usmar Ismail. Tanpa ia sadari dan tanpa ia sebutkan dengan kata-kata, telah ia berikan suatu definisi bagi pengertian ‘film nasional Indonesia’, yaitu film yang menjurubicarai perjuangan rakyat Indonesia, film yang merupakan bagian integral dari kehidupan dan perjuangan rakyat Indonesia,” tambahnya.
Dalam sambutan pada peringatan HFN (1999) di Istana Negara, Presiden Habibie saat itu mengemukakan, “Tanggal 30 Maret kita tetapkan sebagai Hari Film Nasional, karena pada hari itu, 49 tahun yang lalu, untuk pertama kali seorang anak bangsa secara mandiri memproduksi sebuah film…”
“H. Usmar Ismail membuat konsep film sebagai karya seni yang bebas, mencerminkan kepribadian bangsa dan tidak digantungkan pada komersialitas. Konsep film H. Usmar Ismail sangat bertolak belakang dengan konsep film pada masa penjajahan Belanda, yang hanya menjadikan film sebagai alat hiburan, karena mereka tidak berasa bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa kita. Begitu pula pasa masa penjajahan Jepang, film hanya dijadikan sebagai alat propaganda.”
*Tulisan ini aslinya tayang di Beritagar.id, ditulis oleh Totot Indrarto yang saat itu sebagai Ko-editor fimindonesia.or.id, dan anggota Perhimpunan Pengkaji Filem Indonesia (KAFEIN) | Gambar dokumentasi Totot Indrarto
