Di balik Pemberitaan Wacana Tes Keperawanan

Wacana tes keperawanan menghebohkan publik, kemudian berakhir “kisruh”. Polemik tambah pelik karena berita ini digadang telah dipelintir media.

Setelah ramai di berbagai media, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumsel, HM Rasyid membantah telah membuat pernyataan tentang wacana tes keperawanan dan rencana pengajuan APBD untuk program tersebut.

Menurut HM Rasyid, bukan dia yang mewacanakan tes keperawanan, melainkan orang tua murid yang anaknya tertangkap dalam kasus prostitusi, dan dianggap tidak perawan lagi. Untuk membela diri, konon orang tua inilah yang mewacanakan tes keperawanan. Lalu isu ini menggelinding dan memunculkan pro-kontra di mana-mana. Coba kita tengok kronologinya di media online.

Minggu, 18 Agustus 2013, 19:38 WIB. Inilah awal dari pemberitaan tentang wacana tes keperawanan ini. Adalah Tribun News Sumsel yang melaporkannya, dengan judul “Seluruh Siswi di Prabumulih Akan Dilakukan Tes Keperawanan“. Berikut kutipan 2 paragraf awal dari situs tersebut:

Menindaklanjuti banyaknya kasus yang terjadi terhadap pelajar khususnya para siswi, baik melakukan mesum maupun diduga melakukan praktik postitusi. Membuat Dinas Pendidikan kota Prabumulih pada tahun mendatang berencana melakukan tes perawan terhadap seluruh siswi SMA sederajat di kota Prabumulih.

“Tes perawan terhadap para siswi akan kita wacanakan dan masukkan ke dalam pengajuan APBD 2014, ini wacana ke depan dan kita akan berusaha,” tegas Kepala Dinas Pendidikan kota Prabumulih, HM Rasyid ketika dibincangi beberapa waktu lalu.

Coba perhatikan paragraf pertama di atas, terutama bagian yang ditebalkan. Wartawan sudah menuliskan latar belakang kasus ini, meski tidak sedetil penjelasan HM Rasyid yang dilakukannya kemudian. Tapi dengan logika sederhana, dua paragraf ini menunjukkan bahwa wacana tes keperawanan diangkat oleh HM Rasyid ini muncul karena menyikapi kasus yang sudah terjadi.

Selain melaporkan pernyataan sang Kadisdik, Tribun News Sumsel juga mengutip pernyataan dua pihak lain, yaitu warga setempat dan Ketua DPRD Sumsel. Keduanya tampak tidak setuju dengan wacana yang diajukan oleh HM Rasyid tersebut. Berikut kutipannya:

“Karena tentu membuat siswi dan para orang tua akan tersinggung, saya kira wacana tersebut belum layak, mungkin masih banyak cara lain,” tegasnya. (Anita -43,  salah satu warga Prabumulih Timur).

“Bisa jadi siswi tidak perawan disebabkan faktor lain, seperti pernah diperkosa, olah raga berat atau ada kasus lain sehingga menyebabkan si siswi tidak lagi perawan. Jadi saya pikir sebaiknya ditinjau ulang mengenai wacana tersebut, jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru lagi,” ujar Hartono. (Ketua Komisi I DPRD kota Prabumulih, Hartono Hamid SH).

Senin, 19 Agustus 2013, 20:20 WIB. Tribun News pusat, tampaknya mengangkat laporan tersebut sehari kemudian. Dalam sebuah artikel Senin malam itu, berita ditulis ulang. Judulnya sedikit berbeda, menjadi: “Siswi SMA di Prabumulih Diharuskan Ikut Tes Keperawanan Tahun Depan“. Perbedaan kecil yang mengubah substansi dari artikel di Tribun News Sumsel, dari sebuah rencana (AKAN), menjadi seolah-olah kewajiban (DIHARUSKAN).

Di bagian awal artikel sudah disebutkan, berita ini Laporan Wartawan Tribun News Sumsel Edison, dan di bagian bawah artikel tersebut ada keterangan yang menyebut: Editor: Reza Gunadha, dan Sumber: Tribun Sumsel. Karena pernyataan ini, penulis yakin sumber artikel tersebut berasal dari laporan Tribun News Sumsel pada hari Minggu (18/8). Tetapi ada beberapa perbedaan mendasar. Selain judulnya, juga ada perbedaan lain, seperti pemuatan pernyataan HM Rasyid saja, tanpa komentar dari pihak lain. Sementara, di laporan Tribun News Sumsel, menyertakan komentar warga dan Ketua Komisi I DPRD Prabumulih yang ternyata keduanya tak setuju dengan wacana tersebut. Perbedaan juga tampak dalam kutipan pernyataan HM Rasyid:

“Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8).

Kutipan di atas menyatakan, pernyataan itu diambil pada Hari Senin (19/8), sedangkan artikel Tribun News Sumsel yang dimaksud terbit pada hari Minggu, sehari sebelumnya. Apakah wartawannya melakukan wawancara ulang? Kalau tidak, lalu darimana mereka mengutip pernyataan ini?

Kronologi ringkas peristiwa

Senin, 19 Agustus 2013,  22:12 WIB.  Sekitar dua jam kemudian, Kompas.com merilis berita yang isinya sama, tetapi dengan judul yang sedikit berubah. Perbedaan kecil yang lagi-lagi membawa perubahan besar terhadap persepsi pembaca. Artikel itu berjudul “Siswi SMA di Prabumulih Wajib Tes Keperawanan“. 

Hal yang wajar jika mengubah redaksional sumber, asalkan tidak mengubah substansi. Lagipula Kompas dan Tribun adalah perusahaan yang satu induk. Tetapi judulnya kini menjadi WAJIB, sementara awalnya AKAN, yang sempat ditulis ulang menjadi DIHARUSKAN. WAJIB dan DIHARUSKAN memang sedikit berbeda, tetapi AKAN dengan WAJIB jelas berbeda.

Berita ini menyebar cepat, dan mendapat tanggapan luar biasa. Lihat saja tombol Twitter di artikel Kompas.com tersebut, hingga artikel ini ditulis sudah mencapai 2.651 tweet dan 3.960 Like di Facebook. Sementara artikel diTribun News ’hanya’ mendapat 50 tweet, dan 533 Like di Facebook. Sementara itu berita di Tribun News Sumsel, berita awalnya, hanya mendapat 11 kali tweet dan 77 Like di Facebook. Jadi Anda bisa membayangkan, berita mana yang menyebar dengan cepat pada saat itu.

Rabu, 21 Agustus 2013 10:26 WIB. Setelah diramaikan berbagai pihak, gagasan ini dibantah. HM Rasyid kepada Tribun News Sumsel menyatakan tes itu hanya wacana dan belum diberlakukan. Masih ditulis oleh wartawan yang sama, Edison, inilah kutipan dari berita yang berjudul “Rasyid Tegaskan Tes Keperawanan Hanya Wacana“:

“Tes Keperawanan masih sebatas wacana, tetapi belum diberlakukan. Untuk itu kami mengklarifikasi permasalahan itu, sudah banyak yang menghubungi saya,” tegasnya ketika diwawancarai wartawan, Rabu (21/8/2013). (eds)

Rabu, 21 Agustus 2013 12:36 WIB. Siang harinya, kembali berita lanjutan dilaporkan Tribun News Sumsel oleh penulis yang sama, Edison. Berita berjudul “Rasyid Tegaskan Tak Pernah Lontarkan Wacana Tes Keperawanan” itu menggarisbawahi bantahan HM Rasyid tentang pernyataan wacana tes keperawanan itu. Kali ini dia bahkan membantah telah membuat wacana tersebut, dan menyatakan kasus ini berawal dari peristiwa penangkapan siswi yang diduga melakukan prostitusi. Perhatikan baik-baik kutipannya:

“Sebetulnya ini dari dari statmen awal yang dipelintir, kita lakukan karena terhadap permintaan orang tua wali murid enam siswi yang tertangkap diduga melakukan prostitusi kemudian meminta dilakukan tes keperawanan, makanya wacana itu terlontar,” tegasnya ketika diwawancarai wartawan, Rabu (21/8/2013).

Pada klarifikasi yang disampaikan, Rasyid seolah-olah menyudutkan wartawan, namun ketika ditanya pernyataan awal ada dalam rekaman Rasyid tidak mampu berkata banyak.

“Ini bukan membantah, menyudutkan atau apa, tetapi meluruskan,” katanya singkat.

Pernyataan HM Rasyid ini menunjukkan bahwa ia tidak bisa membantah karena pernyataan awalnya direkam oleh wartawan. Ia memang menyatakan ada wacana tes keperawanan. Ingat, ia menyatakan ini hanya wacana tetapi belum mengalokasikan dana apapun. Hal ini ditegaskannya ulang dalam wawancaranya di koran lokal Sumatera Ekspress (22/8/2013) yang dokumentasinya disebarkan melalui Twitter oleh akun @robbysnt. Sampai di sini, seharusnya duduk perkaranya cukup jelas.

Tapi beritanya berkembang kemana-mana dengan cepat. Ada banyak pernyataan dari berbagai pihak, pro dan kontra tentang wacana tes keperawanan, yang awalnya sebuah gagasan saja untuk mengantisipasi sebuah keadaan.

Wacana terus bergulir, seolah-olah tes keperawanan ini sudah diprogramkan, entah darimana dan bagaimana berita itu beredar. Di linimasa Twitter juga muncul beberapa sanggahan, yang menyatakan media telah memelintir pernyataan HM Rasyid. Bahkan ada yang menulis berita ini hoaks semata.

Mana yang akan Anda percaya?

Pertama, jika ada tuduhan pemelintiran berita, itu kemungkinan terjadi pada saat judul berita di Tribun News Sumsel “Seluruh Siswi di Prabumulih Akan Dilakukan Tes Keperawanan”, diubah oleh Tribun News menjadi “Siswi SMA di Prabumulih Diharuskan Ikut Tes Keperawanan Tahun Depan”, dan berubah lagi menjadi “Siswi SMA di Prabumulih Wajib Tes Keperawanan” oleh Kompas.com. Ketiga judul pada bagian yang ditebalkan ini memiliki substansi yang berbeda.

Kedua, jika ada bantahan bahwa Kadisdik HM Rasyid tidak mengalokasikan dana untuk tes keperawanan, ia benar. Ia memang tidak (belum) mengalokasikan dana apapun, karena tes keperawanan ini dari awal hanyalah wacana. Silakan buka situs Kateglo untuk menemukan makna kata Wacana, yang salah satunya berbunyi: “Pertukaran ide secara verbal“.

Artinya, ini memang baru ide, gagasan yang disampaikan. Wacana/ide/gagasan tes keperawanan ini muncul karena ada kasus siswi yang tertangkap dalam kasus perdagangan orang dan diduga terkait prostitusi. Bahwa ada pro-kontra mengenai wacana ini, tentu sah-sah saja.

Pelajaran berharga dari kasus ini adalah bagaimana warga membaca berita dengan seksama, dan menangkap substansinya bukan hanya kata demi kata. Menangkap substansi sebuah teks, adalah kemampuan literasi yang mendasar, begitu pula ketika akan menuliskannya. Mengganti satu kata dalam kalimat, bisa mengubah makna yang menyebabkan persepsi orang yang membacanya pun berbeda.

Melek media bukan tentang membenci media. Melek media adalah tentang bersikap kritis terhadap media, terhadap konten yang dipublikasikannya dalam beragam format; ada video, audio, gambar, atau teks. Melekmedia juga tentang bersikap terhadap konten tersebut, tidak membuat penilaian secara terburu-buru, apalagi lalu membuat teori konspirasi yang tak berdasar. Di era media sosial, jangan pula langsung percaya dengan siapapun yang menyatakan apapun. Cerna dengan baik isinya, gunakan akal sehat untuk menilai kebenarannya.

Catatan: Tulisan ini hanya mengutip beberapa media, terutama yang sejak awal memberitakannya, untuk menjaga konsistensi cara pandang terhadap media yang bersangkutan. Persoalan datang dari berita yang paling awal memberitakannya, sehingga perlu diperiksa apakah media yang bersangkutan melakukan follow up yang seimbang. Tulisan ini pun tidak mengambil sikap pro-kontra terkait wacana yang dipersoalkan.

*Gambar dokumentasi pernyataan HM Rasyid di koran Sumatera Ekspress diambil dari akun Twitter @robbysnt.