Judul tulisan ini sebenarnya tidak akurat. Istilah dalam film “G30S/PKI” tak muncul sejak awal peristiwa ini meletus pada 1965. Narasi yang berkembang kala itu tanpa embel-embel “PKI” (Partai Komunis Indonesia).
“Pada 1 Oktober 1965, istilah yang dipakai adalah ‘Gerakan 30 September'”, demikian menurut Asvi Warman Adam, peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kepada Koran Tempo.
Dalang utamanya, pun tak menyematkan PKI dalam menyebut gerakannya. Mereka merilis dokumen pada hari pertama setelah pemberontakan, dan menyebutnya “Gerakan 30 September”. Mereka yang dimaksud Asvi, adalah Untung dan Latif.
Istilah “G30S/PKI”, justru populer karena film Pengkhianatan G30S/PKI (1982) besutan almarhum Arifin C. Noer. Film berdurasi sekitar 271 menit ini wajib ditayangkan TVRI setiap tanggal 30 September. Tradisi itu baru hilang setelah Orde Baru tumbang pada 1998.
Per 24 September 1998, tak ada lagi wajib penayangan karena sejumlah alasan. Setidaknya tiga tokoh sentral yang berperan dalam menghentikan wajib-tayang film itu. Mereka adalah (saat itu) Marsekal Udara Saleh Basarah, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono.
Perkara istilah hanyalah sebagian kecil dari “ketidakakuratan” karya terheboh dalam sejarah perfilman Indonesia. Sebagai dokudrama–bukan dokumenter–dramatisasi jadi bagian terkuat dari film ini. Bukan soal fakta.
Distorsi sepanjang film
Banyak aspek dari film ini telah terdistorsi. Lebih dari 10 menit adegan menyilet, menyundut, dan mencungkil mata pahlawan revolusi, adalah contoh lain.
Adegan tersebut telah dibantah oleh dokter pelaksana proses otopsi para korban. Salah satunya Arif Budianto alias Prof. dr. Lim Joey Thay. Meski, ia tak menyangkal ihwal penyiksaan.
Lim menyatakan, mayat-mayat itu ditembaki berkali-kali. Namun, penyiksaan dengan mencungkil bola mata, menurut para dokter tim otopsi, tidak ada. Mereka yakin kondisi mata para korban bukan karena penyiksaan, melainkan karena pembusukan.
Kesaksian tersebut tercantum dalam laporan visum et repertum. Dokumen salinan asli yang bersumber dari berkas persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa perwira intelijen Angkatan Udara, Heru Atmodjo, pada 1966-1967.
Kerap dituding sebagai alat propaganda dan misrepresentasi sejarah, dosen filsafat Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Alexander Aur, menyebutnya alat penyuntik spirit politik kebudayaan anti-komunis.
Hal ini tak lepas dari kepiawaian mendiang Arifin C. Noer. Sutradara dengan pengalaman matang di dunia teater, mampu menyihir penonton sehingga percaya isi film. Aneka perkataan, gerak-gerik, gestur tubuh, suara, hingga setting lokasi film berhasil menggelorakan semangat anti-komunis.
Diselimuti kontroversi, film G30S/PKI yang lekat dalam ingatan kolektif jutaan warga Indonesia, itu hingga kini jadi pembahasan rutin. Setiap 30 September menjelang, kepala berita media-media biasanya mulai ramai dengan isu seputar G30S dan kaitannya dengan PKI.
Modusnya mudah ditebak: Selain membahas pemutaran ulang film Pengkhianatan G30S/PKI, pengungkitnya juga akan mengapungkan dugaan “kebangkitan PKI”. Bak hantu yang bangkit setiap musim libur Halloween tiba.
Awal kemunculan tren G30S/PKI
Secara sederhana, kita bisa melihat minat pengguna internet (netizen) yang bertanya ke mesin pencari Google. Tren pencarian kata kunci “PKI” dan “G30S” polanya cenderung sama. Trennya mencuat secara bersamaan pada September 2017.
Bulan September, tak salah lagi, berkaitan dengan momen 30 September. Meski kedua lema sudah menyembul sejak September 2015, puncaknya berlangsung dua tahun kemudian. Konsistensi tren kedua lema, bisa menunjukkan begitu kuatnya asosiasi G30S dengan PKI.
Selanjutnya, kedua lema kembali mencuat secara rutin pada September 2018, 2019, dan 2020. Seperti tampak pada grafik tangkapan layar Google Trend, meski mengalami kenaikan sejak 2018 hingga 2020, trennya tak lagi sehebat pada 2017.
Adapun lema “kebangkitan PKI” mencuat sejak April 2009, dengan periode pelacakan yang sama (2004 hingga 2021 saat artikel ditulis). Trennya sempat meredup hingga 2015, muncul lagi pada 2016, lalu kembali memuncak pada 2017 dan 2018. Seterusnya rutin muncul meski tak semasif pada 2009.
April 2009, bertepatan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, yang diikuti 38 partai politik. Bukan pemilu pertama dengan puluhan partai pasca-reformasi, momen ini patut diduga berpengaruh terhadap maraknya pencarian “kebangkitan PKI” di dunia maya via Google.
Dalam penelusuran sekilas lewat Google Scholar, tema “kebangkitan PKI” tak banyak muncul pada kisaran 2008-2015. Tema tersebut baru terlihat sejak 2016. Pencarian dengan lema “kebangkitan PKI 2009”, memunculkan 88 hasil, dengan dokumen tertua yang relevan terbit pada 2017.
Antara suplai dan permintaan
Sebuah jurnal pada 2017 itu, memuat ramainya pemberitaan kebangkitan komunisme pada 2016. Awalnya adalah simposium nasional bertema “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta Jakarta, yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.
Simposium yang dihadiri tidak kurang dari 500 orang korban, keluarga korban tragedi 1965, pengamat, dan aktivis korban kekerasan di Indonesia serta undangan lainnya dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam RI, Luhut Binsar Pandjaitan. Acara itu mengundang kontroversi.
Sejumlah pihak bereaksi, dengan menggelar acara tandingan, “Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri, Ormas Keagamaan dan Kepemudaan” pada 13 Mei 2016 di Balai Kartini Jakarta. Lalu berlanjut pada 2 Juni 2016, Simposium Nasional bertema “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta.
Rentetan peristiwa tersebut menandai kehebohan isu kebangkitan komunisme (baca: PKI). Rupanya Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu bila bukti-buktinya kuat. Bila tak layak proses hukum, jalur rekonsiliasi jadi wacana. Inilah pemicu simposium April 2016.
Di sisi lain, ada wacana “menolak rekonsiliasi” dengan korban 1965, apalagi meminta maaf atas tragedi tersebut. Ketua panitia penyelenggara simposium Juni, Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri, menyatakan tak menolak rekonsiliasi, tapi ngotot proses tersebut sudah berlangsung. Alasannya, keturunan kader PKI sudah diterima di tengah masyarakat. Polemik pun berlanjut, hingga kini.
Hasil penelusuran Data Driven Asia juga menangkap tren kehebohan isu PKI di Facebook. Pada periode penelusuran 2004-2017, isu ini kelihatan melesat sejak 2015 hingga 2017. Ditengarai sebabnya adalah Pemilu Presiden 2014, dan makin santer setelah Joko Widodo menjabat Presiden Indonesia.
Berbeda dengan penelusuran tren di mesin pencari Google yang memotret minat pencari informasi, hasil pencarian di jurnal daring dan pelacakan kiriman di Facebook menggambarkan volume materi seputar PKI yang diproduksi. Ibarat suplai dan permintaan, Google Trend mencatat “permintaan”, lainnya menggambarkan “suplai”.
Siklus tahunan yang enggan basi
Tahun demi tahun, seperti ada upaya mempertahankan siklus “suplai dan permintaan” seputar isu PKI. Selain debat soal pemutaran film G30S/PKI di televisi, “kebangkitan PKI’ juga masih jadi topik favorit.
Kemunculan isu kebangkitan PKI pada 2009 berkaitan dengan Pemilu Legislatif saat itu. Lumrah bila menduga ada motif politik untuk memenangkan suara sekaligus “menjegal” pihak lawan.
Sedangkan kemunculannya pada 2016, seperti api dalam sekam tersiram bensin wacana rekonsiliasi. Apinya cepat berkobar, karena meningkatnya kerja sama Indonesia-Cina. Hal ini memicu ketegangan soal proyek dan lapangan kerja di Indonesia, sekaligus mengerek isu komunisme yang masih kuat di negeri Tirai Bambu itu.
Indikasi politisasi di balik hantu tahunan komunisme, bisa dilihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada September 2017. Surveinya berkesimpulan bahwa isu kebangkitan PKI dimobilisasi kekuatan politik tertentu, dan dipercaya oleh preferensi politik tertentu pula.
Meski begitu, isu kebangkitan PKI hanya diyakini oleh sekitar 12,6% populasi Indonesia. Mayoritasnya sebanyak 86,8% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan kebangkitan PKI. Mereka yang percaya PKI bangkit kebanyakan adalah pemilih PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen).
Berdasarkan survei SMRC itu, mereka yang percaya PKI bangkit berusia di bawah 21 tahun. Dari sebaran wilayah, responden yang percaya atas isu tersebut berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Sumatra Barat, dan Jawa Barat. WIlayah tersebut basis massa pendukung Prabowo Subianto saat pilpres. Dari segi agama, mereka yang percaya PKI akan bangkit adalah muslim (14 persen), ketimbang pemeluk agama lain (1 persen).
Tahun 2021, hantunya gentayangan lagi. Edisi kali ini, diwarnai pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menuding adanya penyusupan pendukung PKI ke tubuh TNI. Indikasinya, peredaran video pendek hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.
Bukti-bukti dimaksud, ternyata patung Presiden Kedua RI Soeharto, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution. Patung-patung tersebut dibuat eks Pangkostrad periode 2011-2012, Letjen (Purn) AY Nasution. Belakangan, telah diambil oleh yang bersangkutan atas inisiatif pribadi.
“Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa telah membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” ujar Pangkostrad, Letjen Dudung Abdurachman seperti dikutip Kumparan (27/9/2021).
Panglima TNI pun menepis klaim Jenderal Gatot. Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI. “Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah,” tegasnya.
Hantu-hantu lainnya ikut bangkit dan beredar lewat internet. Bila arwah film G30S/PKI gentayangan di layar televisi, konten audio visual berisi hoaks jadi pesan berantai di sejumlah aplikasi.
Video singkat beredar di media sosial dengan narasi, “Istana Meresmikan bahwa PKI Diperbolehkan di Indonesia”. Hoaks lama itu, suntingan video mantan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat berpidato terkait pengesahan RUU Ormas, Selasa 24 Oktober 2017.
Tampaknya kita butuh “pengusir hantu” yang lebih ampuh, bernama melek media.
