Di Ankara, musim panas 2025 bukan hanya tentang suhu yang meningkat, tetapi juga tentang kebijakan baru yang panas dibicarakan di dunia pendidikan: Artificial Intelligence in Education Policy Document and Action Plan (2025–2029).
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Inovasi dan Teknologi Pendidikan (YEG?TEK) di bawah Kementerian Pendidikan Nasional Turki (MoNE), dokumen ini menandai langkah ambisius Turki menjadikan AI bukan sekadar alat bantu belajar, tetapi bahasa baru pendidikan abad ke-21.
Bagi Turki, akal imitasi atau AI bukan hanya domain teknolog. Ia keterampilan kewargaan baru.
Kebijakan ini menegaskan “AI literacy” atau melek AI adalah kemampuan esensial setiap warga negara — setara dengan kemampuan membaca, berhitung, dan menulis.
Melek AI didefinisikan sebagai kemampuan memahami cara kerja sistem cerdas, memanfaatkan datanya, dan menilai implikasi sosial serta etika penggunaannya. Bukan sekadar bisa memakai, tetapi paham mengapa algoritma berpihak, dan memengaruhi keputusan manusia.
Turki merancangnya secara sistematis:
- pada tingkat dasar, anak-anak diperkenalkan pada konsep pattern recognition dan logika algoritmik,
- di tingkat menengah, mereka mulai belajar machine learning dan etika digital,
- sementara di jenjang menengah atas, siswa akan merancang proyek berbasis AI yang relevan dengan isu sosial.
Guru sebagai Mentor AI
Transformasi pendidikan AI tak akan terjadi tanpa guru. Itulah sebabnya, Kementerian meluncurkan AI Literacy Teacher Training Program—rangkaian pelatihan nasional untuk membekali guru dengan kemampuan memahami, mengajarkan, dan memoderasi penggunaan AI di kelas.
Guru bukan hanya pengguna aplikasi, tetapi “AI mentors” yang membantu siswa berpikir kritis terhadap mesin. Pelatihan ini tidak hanya teknis. Modulnya meliputi analisis etika algoritma, keamanan data, hingga cara memfasilitasi diskusi kelas tentang “keputusan AI vs keputusan manusia.”
Pemerintah Turki menargetkan puluhan ribu guru sudah terlatih pada 2027, menjadikan AI bagian alami dari ekosistem belajar.
Menumbuhkan Kesadaran Etika Sejak Dini
Turki memandang AI sebagai pisau bermata dua: inovatif sekaligus berisiko. Kebijakan melek AI disertai kurikulum kesadaran etika digital. Siswa diajak diskusi tentang bias algoritma, privasi data, disinformasi berbasis AI, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi.
Pendekatan ini mencerminkan semangat AI yang berpusat pada manusia seperti yang digaungkan UNESCO dan EU AI Act. Artinya, Turki ingin memastikan anak-anaknya bukan hanya “cerdas digital”, tetapi juga bijak dalam mengarahkan masa depan teknologi.
Kolaborasi Riset dan Industri Lokal
Untuk memperkuat fondasi kebijakan, MoNE menggandeng lembaga seperti TÜB?TAK dan universitas negeri untuk membangun AI Learning Hubs — laboratorium tempat siswa dan guru dapat bereksperimen dengan teknologi AI nyata.
Program ini juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri, memastikan pembelajaran AI relevan dengan kebutuhan ekonomi digital nasional.
Selain itu, pemerintah membuka jalur pertukaran pengetahuan internasional agar siswa Turki bisa berpartisipasi dalam kompetisi dan proyek global, menjadikan literasi AI bukan semata keterampilan teknis, melainkan identitas baru generasi muda Turki.
AI untuk Semua Disiplin
Yang menarik, kebijakan ini menolak pandangan bahwa AI hanya untuk siswa STEM. Pelajar seni, humaniora, dan vokasi juga akan mempelajari bagaimana AI mengubah dunia kerja, kreativitas, bahkan praktik budaya.
Kurikulum AI di bidang seni, misalnya, mengajak siswa mengeksplorasi generative art, sementara di bidang vokasi, siswa diajarkan bagaimana sistem otomatisasi memengaruhi industri mereka.
Pendekatan lintas disiplin ini menegaskan bahwa AI bukan monopoli teknokrat, melainkan fenomena sosial yang menyentuh semua aspek kehidupan.
Turki sebagai Laboratorium Kebijakan Pendidikan AI
Kebijakan ini menjadikan Turki salah satu negara non-Barat pertama yang memiliki strategi AI pendidikan nasional yang terukur dan berbasis etika. Dokumen tersebut tidak berhenti di visi, tetapi disertai action plan hingga 2029, dengan indikator terukur.
Di antara indikator yang sudah dicantumkan misalnya jumlah sekolah yang mengimplementasikan modul AI, jumlah guru terlatih, hingga evaluasi literasi digital siswa setiap tahun.
Bagi pengamat kebijakan pendidikan, langkah ini bisa menjadi model yang relevan bagi negara berkembang lain—termasuk Indonesia—yang sedang menata arah pendidikan digitalnya.
Turki menunjukkan bahwa melek AI tidak harus menunggu kemajuan teknologi, tetapi bisa dimulai dari kebijakan pendidikan yang berpihak pada masa depan warga muda.
Di Indonesia, wacana literasi digital sudah berjalan, tetapi melek AI masih sebatas inisiatif terpisah. Kebijakan Turki bisa menjadi cermin: bahwa integrasi melek AI perlu dimulai dari sistem pendidikan formal, bukan hanya dari pelatihan profesional atau kampanye publik.
*Photo by Collin Ross via Unsplash
