Kebijakan baru yang diusulkan oleh Uni Eropa (UE) memicu perdebatan sengit mengenai keseimbangan antara keamanan anak dan privasi individu. Rencana ini, yang dikenal sebagai Child Sexual Abuse Regulation (CSAR), bertujuan memerangi pelecehan anak.

Demi tujuan itu, Uni Eropa mewajibkan penyedia layanan pesan untuk memindai komunikasi pengguna. Meskipun tujuan utamanya terpuji, kebijakan ini telah menuai kritik karena potensi penyalahgunaan dan dampak negatifnya terhadap kebebasan berbicara.

Diusulkan pada 2022, CSAR ingin mewajibkan penyedia layanan pesan seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram untuk memindai pesan untuk konten yang mencurigakan. Rencana awal ini menghadapi perlawanan signifikan karena kekhawatiran tentang privasi dan potensi kesalahan identifikasi.

Namun, versi yang direvisi dari kebijakan ini telah muncul kembali, dengan penyesuaian yang dimaksudkan untuk mengatasi beberapa kekhawatiran tersebut.

CSAR mengamanatkan pemindaian komunikasi pengguna, mencari indikasi pelecehan anak. Ini dapat melibatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi pola bahasa atau gambar yang mencurigakan.

Jika konten yang mencurigakan terdeteksi, penyedia layanan pesan diwajibkan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Kebijakan ini menghadapi kritik, termasuk dari aktivis privasi, ahli keamanan siber, bahkan beberapa negara anggota UE.

Masalah False Positif yang Masif

Klaim utama para pegiat hak digital adalah bahwa sistem pemindaian otomatis, terutama yang didorong dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi grooming, menghasilkan tingkat kesalahan yang tidak dapat diterima.

Klaim ini telah diverifikasi kuat dengan data spesifik. Kritikus utama CSAR, seperti Patrick Breyer, mengutip data dari otoritas penegak hukum itu sendiri.

Polisi Federal Jerman (BKA) memperingatkan bahwa sekitar 50% dari semua laporan yang diterima di bawah skema pemindaian sukarela saat ini adalah positif palsu atau tidak relevan secara pidana. Polisi Federal Swiss menyatakan 80% dari konten yang dilaporkan secara mesin adalah tidak ilegal.

Angka-angka yang masif ini menunjukkan kegagalan algoritma membedakan konten ilegal dan percakapan pribadi yang tidak berbahaya (misal, foto keluarga di pantai). Risikonya, pengawasan luas terhadap komunikasi yang sah membebani penegak hukum sekaligus melanggar hak privasi warga negara yang tidak bersalah.

Ancaman Terhadap Anonimitas dan Verifikasi Usia

Versi revisi CSAR juga memperkenalkan sistem verifikasi dan penilaian usia wajib untuk toko aplikasi dan layanan pesan terenkripsi. Langkah ini diverifikasi oleh organisasi seperti CEPIS dan EDRi sebagai bagian dari draf terbaru.

Kritikus berpendapat bahwa sistem ini, terlepas dari klaim “ramah privasi” dari Dewan, secara praktis akan mengakhiri anonimitas online. Ini memaksa pengguna untuk menyerahkan dokumen identitas resmi atau data biometrik yang sangat sensitif—hanya demi aplikasi pesan.

Situasi ini akan menciptakan basis data pribadi yang sangat besar dan rentan dieksploitasi oleh peretas atau disalahgunakan oleh pemerintah di masa depan.

Melanggar Preseden Hukum ECJ

Para penentang CSAR memperingatkan bahwa regulasi ini secara langsung bertentangan dengan putusan hukum Uni Eropa sebelumnya. Klaim ini diverifikasi kuat melalui referensi spesifik terhadap putusan Mahkamah Eropa (European Court of Justice, kasus C-511/18).

Putusan ini dengan jelas menegaskan bahwa analisis komunikasi digital secara umum dan otomatis melanggar hak-hak dasar warga negara UE. Oleh karena itu, jika CSAR diadopsi, ia akan menjadi undang-undang Uni Eropa yang sengaja bertentangan dengan preseden pengadilan tertingginya.

Reaksi dari Negara Anggota UE

Beberapa negara anggota UE telah menyatakan keprihatinan tentang kebijakan CSAR ini. Jerman, misalnya, memperingatkan potensi konsekuensi kriminal dari kebijakan tersebut. Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan ini akan diterapkan secara konsisten di seluruh UE.

Kebijakan CSAR memiliki implikasi lebih luas untuk privasi dan keamanan digital. Ini dapat menetapkan preseden untuk pengawasan lebih luas oleh pemerintah dan perusahaan. Selain itu, kebijakan ini dapat memengaruhi cara orang menggunakan layanan pesan dan bagaimana mereka memandang privasi online mereka.

Kebijakan UE yang kontroversial ini menghadirkan dilema yang kompleks: Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi anak-anak dari pelecehan dengan hak individu untuk privasi dan kebebasan berbicara

Sementara tujuan kebijakan ini terpuji, potensi risiko dan dampak negatifnya tidak boleh diabaikan. Diperlukan diskusi yang lebih mendalam dan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan ini efektif dalam melindungi anak-anak tanpa melanggar hak-hak dasar individu.

^{*Photo by Jason Dent via Unsplash}