Beranda  »  Sorotan Media   »   Tata Kelola Global AI Tanpa Komitmen Pasti

Tata Kelola Global AI Tanpa Komitmen Pasti

Oleh: Melekmedia -- 30 Agustus, 2025 
Tentang: ,  –  Komentar Anda?

a long row of flags in front of a building

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengadopsi resolusi A/RES/79/325 yang berambisi menetapkan tata kelola global untuk pengembangan akal imitasi (AI) non-militer. Namun, beberapa hasil resolusi menyiratkan tak ada komitmen pasti yang mengikat.

Keputusan itu diketok pada 26 Agustus 2025, berisi inisiatif tata kelola global AI, yang meliputi peluang, risiko, dan dampak AI di ranah non-militer. Ia tindak lanjut dari mandat awal dalam “The Pact for the Future” yang telah disahkan pada 22 September 2024.

Mandat awal itu ditindaklanjuti dengan terbitnya draf resolusi A/79/L.118 pada 18 Agustus 2025, yang menjadi dasar negosiasi selama sepekan (18–25 Agustus 2025), menggambarkan perseteruan dua kubu: Negara berkembang dan negara maju.

Kelompok negara berkembang (Global South) awalnya mendorong forum internasional yang punya hasil nyata berupa deklarasi atau dokumen konsensus yang bisa memperkuat posisi mereka dalam menghadapi dominasi perusahaan teknologi besar—dominasi negara maju.

Sementara, negara-negara maju — termasuk Amerika Serikat dan beberapa anggota Uni Eropa — menolak format preskriptif. Mereka khawatir PBB akan masuk terlalu jauh ke ranah regulasi teknologi, yang masih dianggap sebagai isu kedaulatan domestik.

Resolusi final menyepakati bentuk non-preskriptif: panel menghasilkan laporan ilmiah tahunan, sedangkan dialog menjadi forum diskusi inklusif lintas pemangku kepentingan.

Resolusi final menyepakati dua mekanisme baru untuk memajukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI: Panel Ilmiah Internasional Independen tentang AI (Independent International Scientific Panel on AI) dan forum Dialog Global Tata Kelola AI (Global Dialogue on AI Governance).

Panel menerbitkan laporan tahunan sintesis bukti ilmiah tentang peluang, risiko, dan dampak AI yang bersatus “policy-relevant but non-prescriptive summary report“—relevan untuk kebijakan namun tidak mengikat anggota. Laporan akan dipresentasikan dalam Dialog Global.

Tata Kelola Global AI dengan Kompromi

Status hasil dialog “tidak mengikat” adalah hasil kompromi kedua kubu. Tanpa kompromi, resolusi akan sulit diterima semua pihak, mempersulit konsensus politik dalam sidang. Alih-alih mengikat, hasil dialog akan berupa ringkasan Co-Chairs dan common understandings.

  • Co-Chairs adalah dua orang yang ditunjuk untuk memimpin diskusi, mewakili kubu negara berkembang dan negara maju. Mereka bertugas menyusun rangkuman hasil pertemuan yang berisi poin-poin utama, tetapi rangkuman ini tidak mengikat secara hukum.
  • Common understandings adalah pemahaman bersama yang dicapai oleh para peserta. Ini adalah kesamaan pandangan yang dicari dalam dialog, namun tidak dituangkan dalam dokumen yang mewajibkan negara-negara untuk mengimplementasikan kebijakan tertentu.

Penekanan pada sifat tidak mengikat (non-prescriptive) berpotensi membatasi dampak dari forum, karena negara-negara tidak diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi. Ini melemahkan daya tawar, tapi perlu karena mempermudah tercapainya konsensus politik saat sidang.

Adapun kesepakatan lain yang diputuskan pada 26 Agustus 2025 adalah linimasa kegiatan hingga pelaksanaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-82 (UNGA ke-82 – 2007/2008). Berikut ringkasan linimasa yang dirilis situs Digital Watch:

  • September 2025: Peluncuran Dialog Global pertama di sela-sela UNGA ke-80, New York.
  • 2026: Dialog Global kedua di sela-sela ITU AI for Good Summit, Jenewa.
  • 2027: Dialog Global ketiga di sela-sela Forum Sains, Teknologi, dan Inovasi untuk SDGs, New York.
  • 2027/2028 (UNGA ke-82): Tinjauan tingkat tinggi terhadap Global Digital Compact akan dilakukan untuk menilai kelanjutan mandat Panel dan Dialog.

Sekjen PBB setelah kesepakatan adopsi resolusi pada 26 Agustus 2025 diminta segera merekrut calon anggota panel (40 orang), dengan mempertimbangkan keahlian, representasi geografis, kesetaraan gender, dan keterwakilan negara berkembang.

Belum bekerja penuh pada September 2025, panel akan diperkenalkan dalam peluncuran Dialog Global pertama pada Sidang Umum PBB ke-80 (New York). Laporan pertama panel diharapkan terjadi pada Dialog Global pada Juli 2026 di Jenewa, dan di New York pada 2027.

*Photo by Meizhi Lang via Unsplash

Artikel lain sekategori:

Komentar Anda?


Topik
Komentar
Materi Kursus