3 October, 2012 

Gerakan Sosial dan Literasi Dijital

Oleh: rahadian p. paramita
Tentang: , , ,  –  Komentar Anda?

Tulisan ini sifatnya pendapat pribadi, jadi sangat terbuka untuk perbedaan. Bahwa saya akan memahami gerakan sosial sebagai gerakan masyarakat, tidak hanya di ruang politik, tetapi juga di berbagai sektor kehidupan lain untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagai sebuah gerakan sosial, ia tidak diinisiasi oleh pemerintah, bahkan terkadang justru melawan kealpaan pemerintah. Terkadang cenderung reaktif, berupa respon dari sebuah situasi, tetapi lalu dilanjutkan dengan aksi untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi. Inipun bukan definisi, ini hanyalah interpretasi.

Dari sini, saya ingin menatap ke arah literasi dijital, yang merupakan salah satu komponen dalam melekmedia. Khususnya di era dijital belakangan ini, melekmedia memang suka atau tidak suka terseret arus perkembangan teknologi, meski melekmedia bukan melulu tentang dunia dijital. Ia bicara tentang media secara umum, apapun format dan bentuknya.

Sudah lumrah kalau ada pandangan tentang bagaimana dunia dijital mengakselerasi terjadinya gerakan sosial. Koin Prita, merupakan salah satu aksi yang cukup bersejarah karena secara masif, mampu menggerakkan masyarakat Indonesia untuk ikut berkontribusi. Meskipun kontribusinya sangatlah sederhana, mengumpulkan koin demi koin demi menyatakan bahwa seorang warga negara, telah ditindas haknya atas kebebasan berekspresi.

Apakah gerakan mengumpulkan koin ini bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial, mungkin tidak bagi sebagian orang. Tapi sedikit menengok apa saja yang mungkin berubah karena gerakan itu, mungkin bisa memberi indikasi apakah aksi ini bisa disebut sebagai gerakan sosial.

Paska Koin Keadilan, demikian aksi ini dinamai, banyak orang mulai aware tentang bahayanya berekspresi di dunia maya. Orang-orang yang memiliki cukup akses informasi lalu melakukan banyak hal, termasuk advokasi untuk menuntut direvisinya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kuatnya desakan revisi UU ITE, hingga saat ini sebenarnya tidak benar-benar padam, mungkin hanya jalan di tempat. Tetapi pemerintah sudah memberi sinyal, ancaman pidana untuk pelanggaran yang diatur dalam UU ITE akan disamakan dengan perbuatan sejenis yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP).

Dirjen Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ashwin Sasongko, dalam seminar “Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Indonesia 2012” di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan penyesuaian ancaman pidana tersebut akan dilakukan melalui revisi UU Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE) yang saat ini sedang dibahas oleh Kemkominfo. Demikian menurut laporan www.republika.co.id, 24 April 2012 yang lalu.

Dikabulkannya PK atas kasasi MA soal kasus pidana Prita Mulyasari – subyek utama dalam aksi Koin Keadilan – kemudian menggulirkan semangat baru. Mahkamah Agung akhirnya membebaskan Prita dari tuduhan pencemaran nama baik terhadap dokter dari Rumah Sakit Omni Internasional. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat, Roy Suryo, mengapresiasi putusan Peninjauan Kembali MA tersebut. Kemungkinan, DPR akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Roy berharap dengan direvisinya UU ITE ini, tidak perlu ada lagi multi-intepretatif bagi penegak hukum seperti yang terjadi pada kasus Prita.

Boleh percaya boleh tidak pada Pak Roy yang unik ini, perubahan sedang terjadi karena adanya sebuah aksi. Aksi pengumpulan koin senilai total 650 juta rupiah, yang harus diangkut dengan beberapa truk untuk diserahkan ke bank, telah menjadi tamparan besar bagi pemerintah, terutama lembaga peradilan. Tak ada lagi toleransi untuk kebodohan lembaga peradilan, yang bisa menindas hak asasi warga yang tak bersalah. Ketika warga ditindas, masyarakat melawan.

DAMPAK yang ditimbulkan aksi sederhana mengumpulkan koin ini seharusnya tidak bisa dipandang remeh. Karena itu saya menyebutnya sebagai sebuah gerakan sosial, satu paket dengan aksi-aksi aktivis yang mengerti hukum untuk mengadvokasi perubahan pada UU ITE. Saat ini, memang belum bisa disebut berhasil, karena perubahan itu masih menjadi wacana. Tetapi, desakan ke arah itu, ternyata bisa dilakukan tanpa merenggut korban bentrokan di depan gedung DPR antara aparat dengan para demonstran. Ternyata, ada cara lain. Dan teknologi dijital memegang peranan penting dalam hal ini.

Selain dampak politik yang dihasilkan oleh gerakan ini, masyarakat setidaknya juga belajar tentang berbagai ancaman di dunia maya. Ini adalah salah satu kemampuan literasi dijital, karena dengan memahaminya, bisa sedikit meredam kebebasan yang tidak bertanggung jawab dari para pelakunya. Meski kita juga tahu, kasus-kasus setelah Prita tidak sedikit. Paling tidak ada dua kasus yang sempat ramai, Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar yang sempat dipolisikan karena dianggap mencemarkan nama baik SMA 70 Jakarta lewat tulisan di blognya, dan seorang dokter perempuan dari Tangerang yang mengaku lewat Email akan diperkosa, malah dijerat UU ITE dengan pasal pencemaran nama baik.

Apakah mereka tidak belajar dari kasus Prita? Mungkin iya. Atau, pemerintahnya yang sering lupa. Tapi paling tidak, dua kasus ini cepat mencuat dan mendapat respon masyarakat dan media massa karena sebelumnya ada kasus Prita yang membuat mereka aware. Ini adalah sebuah perubahan besar. Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kasus Prita terkait literasi dijital, pernah ditulis di sini.

Literasi dijital akan mengakselerasi gerakan sosial, dan pada akhirnya membuat sebuah perubahan sosial. Gerakan tanpa perubahan, tidak akan banyak berarti bagi masyarakat itu sendiri. Karena itu ada istilah slacktivism dialamatkan pada para netizen yang merasa sudah berbuat sesuatu dengan hanya klak-klik sana sini. Kalau dipikirnya dunia akan berubah hanya karena menekan tombol “Like” di Facebook atau meneken petisi online, mungkin ia salah. Tapi bisa membuat halaman Facebook untuk mengundang dukungan, atau membuat petisi online yang sudah ada template-nya, ini sebuah kemampuan baru.

Perlu ditengok pula beberapa gerakan sosial lain yang tumbuh lewat ranah dijital, seperti Indonesia Berkebun, atau ID Ayah ASI – kumpulan para Ayah pendukung ASI Eksklusif – yang penting bagi si ibu yang menyusui. Melalui aksi mereka di ranah dijital, gerakan tumbuh di berbagai kota. Mungkin ID Berkebun belum sampai membuat hijau seluruh kota, tetapi gerakan secara rutin memanfaatkan lahan kosong di perkotaan sudah mulai terjadi. Ketika manfaatnya sudah terasa, gerakan akan terus bergulir dan pada akhirnya akan berdampak pada kota masing-masing. Beruntunglah ada teknologi dijital, dan mereka cerdas memanfatkannya.

Ilustrasi: http://hastac.org/groups/new-media-and-social-movements

Komentar Anda?


Gabung Melekmedia!