Beranda  »  Artikel » Literasi Baru   »   Cancel Culture: Konsekuensi atau Pelampiasan

Cancel Culture: Konsekuensi atau Pelampiasan

Oleh: Melekmedia -- 28 Oktober, 2021 
Tentang: , ,  –  Komentar Dinonaktifkan pada Cancel Culture: Konsekuensi atau Pelampiasan

Cancel culture

Frasa cancel culture jadi buah bibir di media. Pemicunya skandal yang melibatkan aktor Korea Selatan. Selama ini perdebatan masih panas, ada yang menganggap konsekuensi, atau pelampiasan yang berlebihan.

Perilaku “balik badan” dari pesohor yang difavoritkan biasanya karena beredar isu tak sedap. Seperti yang terjadi pada aktor serial Hometown Cha Cha Cha (2021), Kim Seon Ho (35).

Ia mendapat kecaman netizen usai skandal yang diungkap mantan pacar soal isu aborsi. Terlepas versi siapa yang benar, polemik telanjur melebar ke mana-mana. “Tumpah,” kata anak-anak sekarang.

Seon Ho yang merilis permintaan maaf, jadi korban kesekian dari cancel culture. Sejumlah jenama secara sepihak membatalkan kontrak, para fans yang shock pun mencaci-maki. Kariernya kini terancam.

Kalau kisah Seon Ho sudah membosankan, jangan lupa dia bukan pesohor pertama yang jadi “korban”. Orang awam pun bisa jadi “target pembatalan”. Dalam konteks berbeda pula.

Saat Twitter mulai populer, kasus mirip “pemboikotan” ini menimpa Justine Sacco, praktisi Public Relation (PR) yang bekerja di InterActiveCorp (IAC). Ia bukan pesohor, karyawan biasa di perusahaan internet asal Amerika Serikat (AS).

Pada 2013 silam, sebuah kicauan Justine dituding bernada rasial dan melecehkan warga kulit hitam Afrika Selatan (Afsel). Alhasil, namanya melejit jadi topik tren di seluruh dunia dalam sekejap.

Dengan pengikut 170, Justine tak sadar akunnya jadi pergunjingan dunia. Tagar #HasJustineLandedYet mengisahkan respons netizen saat Justine sedang dalam perjalanan dari London menuju Cape Town, Afsel.

Ia baru sadar saat mendarat dan menyalakan ponsel. Apa boleh buat, nasi telah jadi bubur. Justine akhirnya minta maaf, tapi tak menyurutkan pemecatan dari perusahaan tempatnya bekerja.

Tidak berhenti sampai di situ. Budaya ini juga berlangsung di ruang personal. Pengakuan Betty Hart, seorang aktor dan sutradara, ia meng-cancel hubungan dengan sang Ayah selama puluhan tahun karena beda ideologi.

Kisah Betty ini menarik, karena perseteruan antar-anggota keluarga di Indonesia sempat mengemuka lantaran Pilpres 2014. Pembelahan ideologi karena politik identitas, berdampak jauh hingga merusak ikatan keluarga.

Menurut Betty, ini juga bentuk cancel culture tetapi berlaku di ruang personal. Pemboikotan pun bisa ditemukan di lingkaran yang paling intim, keluarga.

Menelusuri cancel culture

Tidak ada yang bisa menyebut pasti, kapan budaya massa ini lahir. Tapi cirinya sudah tampak sejak keberadaan peradaban manusia, dan berkembang pesat seiring popularitas media serta jejaring sosial di internet.

Sejumlah laporan mencoba merunut kemunculannya. The New York Times pernah mengulas tentang renrou sousuo yang marak di Tiongkok. Fenomena yang mirip, meski tak identik.

Frasa itu diterjemahkan secara bebas menjadi “manusia-mesin pencari”. Detailnya, “upaya main hakim sendiri oleh pengguna internet dengan memburu dan menghukum biang perkara”.

Pengguna internet ini terdiri dari anggota forum daring, terhubung oleh kesamaan hobi atau latar belakang lainnya. Saat menemukan sebuah keganjilan, mereka mengumpulkan informasi dan menyerang target.

Selain menyasar pesohor, awam pun jadi sasaran. Dalam kisah ini, rekaman video seorang perempuan setengah baya sedang membunuh kucing dengan cara tak wajar, disebar di situs forum bernama Mop.

Kalau mencermati kronologinya, fenomena yang sama diistilahkan sebagai “doxxing”. Doxxing menjadi awal sebelum “hukuman” dijatuhkan kepada target.

Istilah ini berakar dari para peretas komputer era 90-an di ruang diskusi maya. Aksinya menelusuri data pribadi dan menyebarkan ke publik secara ilegal. Pada akhirnya, ingin mempermalukan atau melecehkan.

Tapi fenomena tersebut belum setara cancel culture. Laporan Vox mengklaim jejak budaya pop seperti dialog film dan lirik lagu, sebagai sumber istilah “cancel“. Asalnya, film 30 tahun silam berjudul “New Jack City”.

Salah satu adegannya meluncurkan kata tersebut lewat tokoh Nino Brown, diperankan aktor Wesley Snipes. Dialog ini terinspirasi lirik lagu karya Nile Rodgers, dalam lagu “Your Love Is Cancelled” dari album Take It Off (1981).

Lalu pada 2010, rapper Lil Wayne mengangkut frasa ini lewat lagu “I’m Single” dalam barisan lirik, “Yeah, I’m single/ n**a had to cancel that btch like Nino.” Ya, ia merujuk tokoh Nino dalam film Snipes.

Puncaknya saat episode program TV “Love & Hip-Hop: New York” (2011-sekarang) pada 2014, yang menampilkan sebaris dialog “You’re canceled,”. Kata ini merambah Twitter, dan menjadi istilah gaul baru di kalangan kulit hitam.

Cuma mirip cancel culture

Cancel culture lahir di lingkungan budaya pop kontemporer warga kulit hitam yang lekat dengan “penolakan”. Sejak 1950-an dan 60-an mereka mengalaminya, memicu boikot besar-besaran demi meraih hak-hak sipil di AS.

Meski sering dipertukarkan, artikel Vox membedakan istilah cancel culture dengan call-out culture. Yang disebut terakhir adalah istilah lazim di dunia fandom (kumpulan penggemar).

Jejaknya bisa ditemukan lewat blog di Tumblr berjudul “Your Fave Is Problematic” pada 2010-an. Menurut catatan Vox ini komunitas penghayat call-out culture di internet.

Mendeskripsikan blognya sebagai “Problematic sh*t your favorite celebrities have done“, yang jadi sasaran adalah para pesohor. Setidaknya ada 77 nama dalam daftar di situs tersebut, individu maupun kelompok.

Pendekatan ini dipakai fans beragam fandom untuk mengkritik budaya pop atau figur publik, tetapi konsepnya berseberangan dengan pelecehan massal ala Gamergate. Sasarannya sama pesohor, tapi cuma mirip.

Fenomena mirip pemboikotan ini belakangan jadi perhatian berbagai media arus utama, yang kurang lebih menyuarakan hal yang sama: Kekhawatiran pada dampaknya.

New York Post menulis “tren online yang beracun“. Sebuah opini di Time mengkhawatirkan perilaku cancel culture yang seringkali terlalu menyederhanakan masalah.

Seorang akademisi dari University of Central Florida (UCF), menyatakan, “Cancel culture membelah secara ekstrem antara ‘Orang baik’ dengan ‘Orang jahat’. Padahal hidup manusia pada dasarnya sangat kompleks.”

Amanda Koontz, profesor sosiologi dari UCF itu, juga mengingatkan bahwa aksi public shaming atau mempermalukan seseorang atau sekelompok orang di depan publik sudah ada sejak lama.

Aksi tersebut digunakan untuk menegakkan norma sosial tertentu, untuk membuktikan bahwa semua orang, tanpa kecuali, bisa diganjar perlakuan yang sama bila melanggar norma tersebut.

Namun, konsepnya sedikit berbeda dengan “pemboikotan”. Hukuman mempermalukan sudah lama ditinggalkan seiring berkembangnya norma sosial dan hukum. Bila hidup kembali, mengisyaratkan mundurnya peradaban.

Dampaknya bisa berbeda

Bila merunut lagi peristiwanya, cancel culture adalah agregat dari beberapa aksi. Yang pertama, selalu ada pemicu. Bisa berupa pernyataan atau perilaku kontroversial, bahkan gestur yang tidak disengaja.

Pemicu ini tersebar disertai respons. Dalam proses penyebaran isu, diperkaya dengan “fakta-fakta” baru. Publik mengais-ais apa saja yang bisa digali sebagai pelampiasan rasa penasaran mereka.

Data pribadi pun diumbar semena-mena, tak mengindahkan aturan hukum. Bukan hanya seputar si target, tetapi bisa mengincar orang-orang terdekatnya.

Tak jarang bukan fakta yang diungkap, tapi pelintiran dan kesimpulan atas informasi tak lengkap. Mengkalimatkan ulang peringatan Prof. Koontz, hidup manusia tak sesederhana sebaris kicauan atau judul berita.

Terlepas layak atau tidak diperlakukan demikian, “dosa-dosa” yang diumbar ini bisa langsung berdampak. Dari sekadar di-unfollow di medsos, dipecat, dibatalkan kontraknya, hingga terkucil dari keluarga.

Uniknya dalam beberapa kasus terjadi sebaliknya. Pejabat publik, sebagai contoh. Meski profil dan kesalahannnya sudah dikuliti hingga ke tulang, tidak semua mau mundur atau atasannya yang memecat.

Ada pula terpidana pedofilia disambut bak pahlawan saat bebas dari penjara. Sejumlah pelanggar, justru dijadikan “duta” untuk mengkampanyekan aturan-aturan yang dilanggarnya.

Secara umum, target cancel culture dikucilkan, dibungkam, dihukum tanpa pengadilan. Publik melabelinya, hingga si target merasa kehilangan identitas. Ia mirip nasib “Orang Kalah” dalam gambaran Kantata Takwa.

Namun ada yang bisa bangkit dan melawan. Di antaranya adalah Taylor Swift, yang jadi target lantaran videonya bersama Kanye West mendiskusikan lirik lagu “Famous”, dibocorkan Kim Kardashian.

“Dipermalukan secara massal, oleh jutaan orang yang bilang dalam-tanda-kutip ‘kamu dicancel‘, adalah pengucilan luar biasa,” kata dia kepada Vogue.

Swift bangkit dengan menulis lagu. Ia sadar, sebagai musisi, ia bisa menjaga kewarasan sembari mencurahkan isi hatinya lewat syair lagu. Lahirlah album Reputasi (2017).

Single “Look What You Made Me Do” dari album itu hadir dengan visualisasi ular menelan ekornya sendiri, simbol kuno untuk peremajaan terus-menerus. Single yang menandai “reinkarnasi” musisi kelahiran 1989 ini.

Swift menghapus linimasa media sosial-nya dan mencuitkan cuplikan video dari lagu tersebut. “Yeah, inilah karakter yang Anda (media) ciptakan untuk saya. Saya akan berlindung di baliknya,” tegasnya.

Mungkinkah melawan cancel culture

Tak sedikit korban yang berjatuhan. Pada 14 Oktober 2019, seorang eks anggota grup idol K-Pop f(x) bernama Sulli, ditemukan bunuh diri. Sulli menjadi target beragam komentar kejam netizen, selama bertahun-tahun.

Ia dikritik karena citra diri, gosip kehidupan seks, dan hasratnya terhadap isu-isu keadilan sosial. Ia salah satu contoh idol Korea yang hidup di bawah bayang-bayang persekusi dan pelecehan oleh para penggemar.

Apa yang melanda Sulli, dan Seon Ho, hanyalah sebagian sisi gelap hallyu. Narasi bahwa idol harus sempurna dan menarik massa, meski mengorbankan identitas mereka sendiri, adalah racun budaya pop ini.

Ada kisah lain dari ranah politik. Pengakuan Kay C. James, seorang veteran konservatif berkulit hitam. Pilihan politik dan takdirnya sebagai keturunan kulit hitam jadi sasaran kaum liberal dalam lansekap politik di Amerika Serikat.

Ia bertahan, dan membagikan kiatnya. “Berprinsip dan jangan munafik,” tulisnya. “Orang munafik jadi sasaran empuk dan banyak yang akan dengan senang hati melampiaskan ketidaksenangan”.

Reaksi kejam para canceler dipicu oleh emosi: Pikiran logis belum sempat bekerja untuk mencerna informasi. Amigdala telanjur bereaksi, memblokir fakta dan logika.

Pemboikotan lalu dianggap sebuah bentuk pertanggungjawaban moral, namun dijadikan pelampiasan kekecewaan atas pelanggaran etika dan moral yang dituduhkan.

Di sisi target, perundungan menyerang bertubi-tubi, bahkan mungkin sepanjang massa. Tak peduli pemicunya fakta atau bukan. Atau, serpihan informasi tak lengkap yang harus dipahami konteksnya.

Yang jelas tidak masuk akal mengharapkan seseorang menjalani hidup sempurna, karena semua orang pasti akan membuat kesalahan. Itulah fitrah manusia, mengakui kesalahan, dan berupaya tidak mengulanginya.

“Saya tidak menyukai ‘pemboikotan’ secara permanen karena hal seperti ini,” kata seorang komedian, Billy Eichner, di Twitter. Ia merujuk kasus munculnya kicauan lama seorang selebritas yang divonis netizen homofobia.

“Bagi saya, ‘pembatalan’ itu kekanak-kanakan. Saya lebih memilih mendiskusikannya, bukan pembatalan,” imbuhnya.

Untuk memboikot seseorang karena satu kesalahan, menurut hemat Eichner sama saja menyangkal kesempatan mereka untuk belajar dan bertumbuh.

Untuk mengatasinya, Betty Hart mengusulkan simpati dan empati. Dia menggambarkannya sebagai “ikut merasakan penderitaan mereka (target pemboikotan).”

Menurutnya, ada ikatan yang terlalu kuat untuk dikalahkan oleh perbedaan yang memecah belah. Betty mungkin benar, ketika ia merujuk kasus perseteruan personal antara dirinya dengan Sang Ayah.

Tapi apa mungkin bila menyangkut sesuatu yang lebih “prinsip”? Sebagian orang berpendapat bahwa memboikot tokoh atau pesohor dibenarkan karena itu adalah konsekuensi atas tindakan mereka.

Sanksi sosial dinilai pantas untuk figur publik yang diputus “bersalah” oleh massa, atas nilai-nilai moral, politik, atau norma sosial lainnya. Bila demikian adanya, empati yang ditawarkan Betty mungkin bisa jadi kompromi.

Tidak etis bila melampiaskan ketidaksepahaman secara kejam dan menyakitkan. Apalagi sampai melanggar hak-haknya. Sungguh ironis, bila mengaku menegakkan etika dengan mengabaikan etika.

*Photo by Thirdman from Pexels

Maaf, Anda tak bisa lagi berkomentar.


Topik

Komentar

Gabung Melekmedia!